Berita
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

RUU Pelaporan Keuangan Bisa Naikkan Tax Ratio, Ini Kata Kemenkeu

A+
A-
5
A+
A-
5
RUU Pelaporan Keuangan Bisa Naikkan Tax Ratio, Ini Kata Kemenkeu

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam webinar Public Hearing Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan (RUU PK), Kamis (3/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyebut pengaturan pelaporan keuangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan memiliki potensi mengurangi underground economy, sekaligus meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan aktivitas ekonomi yang selama ini tidak terdaftar dalam sistem administrasi pajak Ditjen Pajak (DJP) diharapkan dapat masuk sehingga berkontribusi bagi penerimaan negara.

"Dengan penyusunan laporan keuangan yang baik nantinya tax ratio juga akan meningkat," katanya dalam webinar Public Hearing Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan (RUU PK), Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: BPKP Siap Dampingi Proses Audit Dampak Gempa Bumi Sulawesi Barat

Hadiyanto menuturkan pemerintah meyakini disahkannya RUU PK akan meminimalisir praktik-praktik entitas bisnis yang selama ini banyak menyusun laporan keuangan dengan isi yang berbeda guna memenuhi tujuan yang berbeda pula.

Menurutnya, laporan keuangan dari entitas bisnis dengan isi yang berbeda-beda ini juga tidak terlepas dari masih banyaknya kementerian dan instansi yang mewajibkan pelaporan keuangan dengan standar yang berbeda.

"Ini yang sering jadi gurauan, laporan keuangan dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau untuk bank itu ditampilkan income statement yang baik, situasi yang timbul saat ini seperti itu," ujar Hadiyanto.

Baca Juga: DJP Bakal Beri Keringanan Pajak Bagi WP Terdampak Bencana Alam

Nanti, RUU PK akan menyederhanakan proses penyampaian laporan keuangan melalui sistem terpadu satu pintu. Entitas bisnis hanya diwajibkan untuk melaporkan satu laporan keuangan yang multipurpose atau bisa memenuhi banyak tujuan yang berbeda-beda.

RUU PK secara langsung juga bakal menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. "Ini penting, dengan satu laporan keuangan bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti pajak, untuk investor, pasar modal, hingga regulator. Semua bisa," tutur Hadiyanto.

Dengan laporan keuangan yang baik dan reliable, lanjut Hadiyanto, proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah akan makin mudah didukung oleh big data laporan keuangan. Alhasil, RUU ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. (rig)

Baca Juga: Meninjau Implikasi Reformasi Politik terhadap Sistem Pajak

Topik : ruu pelaporan keuangan, kemenkeu, tax ratio, kebijakan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 13:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Januari 2021 | 11:30 WIB
NIGERIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 10:45 WIB
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 15:53 WIB
INFOGRAFIS PAJAK