BERITA TERKINI
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam webinar Public Hearing Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan (RUU PK), Kamis (3/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyebut pengaturan pelaporan keuangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan memiliki potensi mengurangi underground economy, sekaligus meningkatkan rasio pajak (tax ratio).
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan aktivitas ekonomi yang selama ini tidak terdaftar dalam sistem administrasi pajak Ditjen Pajak (DJP) diharapkan dapat masuk sehingga berkontribusi bagi penerimaan negara.
"Dengan penyusunan laporan keuangan yang baik nantinya tax ratio juga akan meningkat," katanya dalam webinar Public Hearing Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan (RUU PK), Kamis (3/12/2020).
Hadiyanto menuturkan pemerintah meyakini disahkannya RUU PK akan meminimalisir praktik-praktik entitas bisnis yang selama ini banyak menyusun laporan keuangan dengan isi yang berbeda guna memenuhi tujuan yang berbeda pula.
Menurutnya, laporan keuangan dari entitas bisnis dengan isi yang berbeda-beda ini juga tidak terlepas dari masih banyaknya kementerian dan instansi yang mewajibkan pelaporan keuangan dengan standar yang berbeda.
"Ini yang sering jadi gurauan, laporan keuangan dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau untuk bank itu ditampilkan income statement yang baik, situasi yang timbul saat ini seperti itu," ujar Hadiyanto.
Nanti, RUU PK akan menyederhanakan proses penyampaian laporan keuangan melalui sistem terpadu satu pintu. Entitas bisnis hanya diwajibkan untuk melaporkan satu laporan keuangan yang multipurpose atau bisa memenuhi banyak tujuan yang berbeda-beda.
RUU PK secara langsung juga bakal menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. "Ini penting, dengan satu laporan keuangan bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti pajak, untuk investor, pasar modal, hingga regulator. Semua bisa," tutur Hadiyanto.
Dengan laporan keuangan yang baik dan reliable, lanjut Hadiyanto, proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah akan makin mudah didukung oleh big data laporan keuangan. Alhasil, RUU ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. (rig)
