Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

RUU HKPD Ubah Desain DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
2
A+
A-
2
RUU HKPD Ubah Desain DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai RUU HKPD. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana melakukan perubahan desain dana alokasi umum (DAU) melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan DAU menjadi instrumen pemerataan keuangan dan kinerja pelayanan publik antardaerah. Melalui RUU HKPD, penetapan pagu DAU akan dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Penetapan pagu akan diatur lebih fleksibel sehingga bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan sinergi pendanaan antara urusan pusat dan daerah," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Sri Mulyani mengatakan fleksibilitas penetapan pagu DAU pada satu sisi akan memperhatikan kebutuhan pelayanan publik, sementara pada sisi lainnya mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Selain itu, pemerintah dalam penetapan pagu DAU juga akan mempertimbangkan pagu transfer ke daerah secara keseluruhan, serta upaya mencapai target pembangunan nasional.

Dia menjelaskan DAU untuk masing-masing daerah akan dialokasikan berdasarkan celah fiskal, yakni kebutuhan fiskal dikurangi potensi pendapatan daerah. Komponen utama dalam kebutuhan fiskal yang dipertimbangkan yakni kinerja daerah dalam mencapai standar pelayanan minimum.

Sri Mulyani beralasan, evaluasi pemerintah terhadap hampir 15 tahun penerapan UU Otonomi Daerah masih mendapati angka kemiskinan yang tinggi, indeks pembangunan manusia (IPM) rendah, bahkan target penyediaan air minum tidak tercapai.

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Secara bersamaan, tetap ada faktor penyesuaian dalam penetapan DAU seperti luas wilayah, karakteristik wilayah, serta indeks kemahalan konstruksi.

Adapun dari sisi pendapatan daerah, aspek yang dihitung yakni potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan alokasi dana bagi hasil (DBH).

"Ini bukan meresentralisasi, tapi mengatur secara lebih presisi kepada tujuan DAU yaitu melayani masyarakat kita di mana pun berada," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Topik : RUU HKPD, opsen, DAU, pajak daerah, keuangan daerah, PAD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 11 Oktober 2021 | 16:17 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan, 4 Kendaraan Disita

Senin, 11 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KOTA BOGOR

Bogor Hapus Denda PBB dan 6 Jenis Pajak Lainnya Hingga Akhir 2021

Senin, 11 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN CIANJUR

Tapping Box Tidak Aktif, Tempat Usaha Disegel Satpol PP

Senin, 11 Oktober 2021 | 10:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Wah, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak dan Undian Berhadiah Rp2,5 Miliar

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan