Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

‘Riset Dapat Menjadi Dasar Pembuatan Kebijakan Pajak’

A+
A-
3
A+
A-
3
‘Riset Dapat Menjadi Dasar Pembuatan Kebijakan Pajak’

PERKEMBANGAN dunia perpajakan sangat dinamis sejalan dengan pergerakan ekonomi dunia dan teknologi informasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pendorong bagi dirinya untuk menekuni bidang perpajakan dengan peran sebagai pengajar, peneliti, hingga praktisi.

Saat meraih gelar sarjana hingga doktor, dia konsisten melakukan penelitian terkait dengan perpajakan. Mulai dari pajak pertambahan nilai, kebijakan pajak sektor jasa konsultan, hingga kebijakan insentif pajak industri rendah karbon.

Dia adalah Wakil Ketua I Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Titi Muswati Putranti.

PERTAPSI menjadi nama baru dari Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Perkumpulan ini merupakan satu-satunya wadah bagi tax center dan akademisi pajak di Indonesia yang mandiri dan membentuk badan hukum.

DDTCNews berkesempatan mewawancarai Titi secara tertulis. Wawancara lebih banyak mencari tahu mengenai keprofesian, pendidikan, serta pandangannya terkait peran tax center dan akademisi. Berikut kutipannya:

Apa keseharian Anda terkait dengan keprofesian?

Saya Dosen Ilmu Administrasi Fiskal/Perpajakan pada Program S-1 dan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal (FIA) Universitas Indonesia (UI). Selain itu, saya juga menjadi peneliti pada Tax Centre FIA UI.

Bagaimana cerita perjalanan Anda hingga sampai di titik saat ini dalam keprofesian?

Saya mengawali kuliah S-1 Ilmu Administrasi Fiskal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UI. Skripsi saya terkait dengan pajak. Judulnya adalah Perkembangan Pajak atas Konsumsi di Indonesia (Studi Perbandingan Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia).

Kemudian, saya melanjutkan S-2 dengan konsentrasi pada Ilmu Administrasi Fiskal/Perpajakan di Fisip UI lagi. Meraih Master dalam Kekhususan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan, saya mengambil tesis dengan judul Kebijakan Pajak pada Sekor Jasa Konsultan.

Setelah itu, saya menempuh S-3 dengan konsentrasi yang sama, yakni Ilmu Administrasi Fiskal/Perpajakan di Fisip UI. Meraih Doktor dalam Administrasi Publik, disertasi saya berjudul Rekonstruksi Kebijakan Insentif Pajak Menuju Industri Rendah Karbon.

Saya juga pernah bekerja di KMPG dan PwC sebagai praktisi di bidang perpajakan. Selain itu, saya juga aktif melakukan penelitian di bidang perpajakan.

Background pendidikan, pengalaman kerja, dan minat dalam penelitian menjadi pendorong kuat saya untuk tetap menekuni keprofesian sebagai pengajar, peneliti, dan konsultan di bidang perpajakan. Terlebih lagi, bidang perpajakan sangat dinamis dan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia dan teknologi informasi.

Menurut Anda, bagaimana sistem perpajakan di Indonesia pada saat ini?

Sistem perpajakan Indonesia saat ini telah konsisten sejak tax reform pada 1983. Terjadi perubahan meyeluruh pada sistem perpajakannya. Saat ini sistem perpajakan telah berkembang mengikuti tren dunia dan perkembangan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga telah penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakannya.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia tersebut, bagaimana peran tax center dan akademisi?

Kalau bicara tax center, saya bisa cerita dari Tax Centre FIA UI. Tax Centre FIA UI pada mulanya adalah laboratorium untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Saat ini, Tax Centre FIA UI menjadi unit kerja khusus yang lebih mempunyai fleksibilitas dalam melakukan kegiatan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Misalnya, melakukan seminar atau webinar dan pendampingan bagi wajib pajak.

Outcome kegiatan Tax Centre FIA ini dapat mendukung kualitas dosen dan mahasiswa. Selain itu, berbagai kegiatan yang dilakukan Tax Centre FIA dapat menyumbang bagi kontrak kinerja fakultas dan UI. Hal-hal itulah yang menjadi peran tax center dalam perpajakan.

Sebagai peneliti, menurut Anda, seberapa penting peran riset yang dilakukan akademisi dan tax center?

Riset didasarkan pada konsep dan teoretis yang digunakan, metodologi yang relevan, serta data, termasuk peraturan perpajakan. Hasil analisis riset dapat dijadikan kajian akademik yang menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan pajak.

Harapannya, kebijakan pajak yang ideal akan mendukung ketentuan pajak (peraturan) yang adil dan administrasi yang mudah. Dengan demikian, peranan akademisi, termasuk penelitian di tax center, sangat penting dalam mendorong hasil kajian akademik yang dapat dijadikan kebijakan pajak oleh pemerintah.

Apa harapan Anda dengan adanya PERTAPSI?

PERTAPSI dapat menjadi wadah bagi tax center dan akademisi seluruh Indonesia untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. PERTAPSI juga dapat menjadi mitra bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk sarana sosialisasi perpajakan.

Untuk dunia perpajakan Indonesia, apa harapan Anda?

Instansi perpajakan, yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus selalu update dengan ilmu dan pengetahuan perpajakan. Selain itu, otoritas juga harus membuat kebijakan yang adil dan administrasi yang mudah. Hal ini agar dapat mendorong investasi di Indonesia serta menggairahkan iklim berbisnis. (kaw)

Data Singkat

Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si

Profesi

Dosen FIA UI & Peneliti Tax Centre FIA UI

Pendidikan

  • Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal. (1986)
  • Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Master dalam Kekhususan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. (1999)
  • Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Doktor dalam Administrasi Publik. (2014)

Pengalaman Pekerjaan dan Penelitian

  • Direktur Perencanaan dan Anggaran UI (2021 – sekarang)
  • Direktur Keuangan UI (2020 – 2021)
  • Wakil Dekan Sumber Daya, Venturan, dan Administrasi Umum Fisip UI (2014-2018)
  • Pernah bergabung di KPMG (1987 – 1993) dan PwC (2001 – 2009)
  • Penelitian dengan Department for International Development (DFID) Inggris, World Bank, the University of Illinois Chicago, GIZ, dan World Resources Institute UK (Carbon Tax).
  • Kerja sama penelitian dengan BKF Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Bappenas, BUMN, pemerintah daerah, serta Industri swasta nasional dan internasional.
  • Menulis jurnal internasional dan nasional
  • Menjadi narasumber pelatihan, seminar, dan workshop

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sosok, PERTAPSI, pengurus PERTAPSI, Titi Muswati Putranti, tax center, akademisi pajak, edukasi pajak, riset pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 Desember 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Tips dari DJP dalam Menentukan Kode Transaksi Faktur Pajak

Senin, 12 Desember 2022 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Kerap Lupa, SPT Masa PPN Tetap Dilaporkan Meski Tak Ada Transaksi

Senin, 12 Desember 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Perlu Perinci Ketentuan Earmarking Pajak Karbon

Senin, 12 Desember 2022 | 14:00 WIB
TAX CENTER DAN AKADEMISI

Tingkatkan Kepatuhan, Program Inklusi Kesadaran Pajak Terus Didorong

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham