Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Rencana Pemungutan PPN Sembako dalam Revisi UU KUP, Tepatkah?

A+
A-
2
A+
A-
2
Rencana Pemungutan PPN Sembako dalam Revisi UU KUP, Tepatkah?

BEBERAPA waktu lalu, rencana pemerintah untuk memungut pajak pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako mencuat ke publik. Penolakan datang dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pengusaha, hingga ibu-ibu rumah tangga.

Pasalnya, sembako dinilai sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Jika PPN dikenakan terhadap sembako, bahkan tarifnya naik menjadi 12%, masyarakat akan makin susah. Apalagi, pada saat ini, pandemi belum berakhir dan ekonomi masih melemah.

Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, atas perubahan pasal 4A UU PPN, kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak masih dikecualikan dari pengenaan PPN. Lantas, mengapa pemerintah tiba-tiba berencana menghapus pengecualian itu sehingga sembako bisa dikenai PPN?

Dalam penjelasan pemerintah, pengenaan PPN hanya akan menyasar sembako premium yang dikonsumsi masyarakat menengah ke atas. Namun, persepsi yang muncul di masyarakat terlanjur negatif karena tidak adanya sosialisasi atau edukasi dari pemerintah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah rencana pengenaan PPN terhadap sembako sudah tepat, terlebih diusulkan ketika pandemi Covid-19 belum usai?

Untuk menjawabnya, perlu kita lihat juga kondisi fiskal, terutama penerimaan pajak. Pada 2020, target penerimaan pajak meleset karena hanya mencapai Rp1.069,98 triliun atau 85,65% dari target senilai Rp1.198,82 triliun.

Penurunan penerimaan pajak pada tahun lalu juga dikarenakan karena pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak. Beberapa insentif yang diberikan terkait dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 25.

Melihat kondisi tersebut, mau tidak mau, pemerintah harus mengambil metode lain untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang bisa ditempuh adalah menarik pajak dari orang-orang kaya.

Harapannya, dengan metode baru pemungutan pajak tersebut, ketika orang-orang kaya menjadi target utama, penerimaan pajak untuk tahun-tahun mendatang bisa tercapai dan pemulihan ekonomi bisa terjadi lebih cepat.

Edukasi untuk Masyarakat

REVISI Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebetulnya menjadi sebuah terobosan yang baik dari pemerintah. Hal ini dikarenakan PPN yang dibebankan hanya untuk kelas menengah ke atas. Sementara kelas menengah ke bawah masih tetap bisa menikmati tarif PPN 0%.

Dalam menanggapi revisi UU KUP ini, seharusnya masyarakat tidak terburu-buru menanggapi dengan pesimis dan negatif. Masyarakat seharusnya lebih cermat dalam melihat dan mengetahui substansinya. Masyarakat harus lebih jeli melihat sisi baik yang diusahakan pemerintah.

Masalahnya, masyarakat belum memahami substansi penuhnya. Masyarakat hanya mendengar dari tetangga atau mengetahui sekilas dari postingan di sosial media. Begitu isu rencana revisi UU KUP mencuat, masyarakat sudah salah kaprah.

Seharusnya rencana revisi UU KUP ini tepat dan memenuhi unsur keadilan. Hal ini dikarenakan pada saat ini, orang-orang kaya memang seharusnya membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi.

Namun, pemerintah sebetulnya juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana pemungutan PPN atas sembako. Dengan demikian, masyarakat juga dapat memahami secara langsung dan tidak termakan informasi hoax.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak juga diperlukan. Selama ini, masyarakat cenderung berusaha menghindari pajak. Di samping itu, transparansi keuangan dari negara diperlukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya pengenaan pajak PPN sembako.

PPN sembako ini seharusnya ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk menarik pajak dari orang-orang kaya. Bukankah selama ini mereka menikmati pembebasan PPN atas sembako premium? Jika sekarang mereka diminta negara untuk membayar pajak PPN, saya kira tepat dan adil.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, PPN, PPN sembako, RUU KUP, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak