Berita
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak Berlaku 2022, Ada Pajak Karbon dan Diskon PPh Badan

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Pajak Berlaku 2022, Ada Pajak Karbon dan Diskon PPh Badan

Ilustrasi.

WINA, DDTCNews - Pemerintah Austria mengumumkan agenda reformasi pajak bakal berlaku efektif pada pertengahan 2022.

Kanselir Sebastian Kurz mengatakan reformasi pajak mengusung tema Eco-Social. Dia menyampaikan desain reformasi mengikuti perubahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Jerman melalui penerapan pajak atas emisi karbon.

"Reformasi mengikuti contoh Jerman dengan mengenakan pajak emisi karbondioksida," katanya dikutip pada Senin (4/10/2021).

Baca Juga: China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Kurz memaparkan pajak karbon pada fase awal implementasi ditetapkan sebesar €30 per ton emisi CO2. Beban pajak akan naik bertahap dan akan mencapai angka €55 per ton emisi pada tahun fiskal 2025.

Sementara itu, pemerintah memberikan relaksasi PPh badan dengan penurunan tarif dari 25% menjadi 23%. Penurunan tarif tersebut akan berlaku efektif pada 2024.

Sebagai kompensasi penurunan tarif PPh badan, keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah juga ikut mendapatkan relaksasi pajak. Tunjangan anak naik dari €1.500 per anak menjadi €2.000 per anak.

Baca Juga: Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Selanjutnya kredit pajak bagi warga yang tinggal di wilayah perkotaan diberikan senilai €100 per tahun. Sementara itu, warga di perdesaan mendapatkan kredit pajak sejumlah €200 per tahun.

"Kebijakan pajak baru akan menurunkan beban perpajakan bagi kelas pekerja," terangnya.

Kendati begitu, proposal reformasi pajak yang disodorkan koalisi pemerintah langsung mendapatkan kritik dari aktivis lingkungan hidup. WWF Austria menilai reformasi sebagai bentuk kompromi politik dan minim komitmen pada upaya mengurangi emisi.

Baca Juga: Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

"Pajak karbon harus lebih ambisius agar mengurangi emisi secara efektif," terang WWF Austria seperti dikutip dw.com. (sap)

Topik : reformasi pajak, pajak internasional, pajak karbon, PPh badan, Austria, Eropa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA

China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Gencarkan Pengawasan WP Penerima Insentif, Begini Ketentuannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Sabtu, 04 Desember 2021 | 06:30 WIB
SPANYOL

Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?