KREDIT USAHA RAKYAT

Realisasi KUR Ditarget Tembus Rp100 Triliun

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 17 September 2016 | 17:30 WIB
Realisasi KUR Ditarget Tembus Rp100 Triliun

Ilustrasi KUR (Foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diyakini dapat memenuhi target R100 triliun atau sesuai dengan target pemerintah, mengingat penyerapannya hingga awal September sudah mencapai 65% senilai Rp65 triliun.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memastikan penyerapan itu, pemerintah akan memperbarui data sejumlah sektor usaha penerima KUR untuk dikaji ulang pemberian KUR.

"Bulan September ini seharusnya sudah mampu mencapai 67%, berarti pada bulan Desember 2016 itu saya optimis bisa mencapai targetnya. Kami akan bahas alokasi per sektor, lalu pedagang kecil akan terlihat nantinya," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/9)

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rp47,78 Triliun untuk Subsidi Bunga KUR di 2024

Pemerintah berupaya untuk menggencarkan serta memperluas penyaluran kredit ke arah mikro. Mengingat sektor mikro yang mayoritas ada keterkaitan dengan beberapa penghasil produksi, yaitu antara lain peternak kecil, nelayan, produksi padi, produksi pangan dan beberapa lainnya.

Ia menambahkan, hal tersebut baru bisa direalisasikan pada tahun 2017 mendatang, karena saat ini pemerintah masih difokuskan pada penyaluran KUR dengan cara menambah lembaga penyalurnya yang berupa lembaga keuangan non bank atau seperti koperasi.

Namun, seleksi ketat akan dilakukan sebelum menunjuk koperasi yang akan menyalurkan KUR. Seleksi ketar tersebut akam memprioritaskan kepada tata kelola uang atau kesehatan keuangan pada koperasi yang akan ditunjuk.

Baca Juga:
Jokowi Ingin KUR Rp 500 Juta untuk UMKM Diberikan Tanpa Agunan

Seleksi ketat terhadap koperasi tersebut akan diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Unit Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Selanjutnya seleksi ketat pada bank penyalur KUR akan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Koperasi simpan pinjam itu harus diperkuat lagi, supaya tidak pincang. Keketatan pada koperasi juga harus ditingkatkan, jangan banknya saja yang ketat," ucapnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Desember 2023 | 14:51 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah Siapkan Rp47,78 Triliun untuk Subsidi Bunga KUR di 2024

Kamis, 31 Agustus 2023 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin KUR Rp 500 Juta untuk UMKM Diberikan Tanpa Agunan

Senin, 19 Desember 2022 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Titip Pesan ke Bos Bank BUMN, Minta Penyaluran KUR Digenjot

Kamis, 21 Juli 2022 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bahlil Sebut Negara Belum Sepenuhnya Hadir Bantu UMKM, Kok Bisa?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan