EKONOMI RI

Prospek Ekonomi Global Suram, Pemerintah Jaga Pasar Domestik

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 Desember 2018 | 18:05 WIB
Prospek Ekonomi Global Suram, Pemerintah Jaga Pasar Domestik

JAKARTA, DDTCNews - Ekonomi global pada 2019 diproyeksikan bergerak lesu. Menjaga pasar domestik menjadi agenda kerja pemerintah pada tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan awal antara AS-China perihal perang dagang tidak akan banyak menolong prospek pertumbuhan ekonomi global tahun depan. Oleh karena itu, menjaga iklim domestik menjadi lebih penting ketimbang berkutat pada dinamika global.

"Tahun depan global growth tidak sekuat tahun ini, maka kita perlu untuk jamin domestic demand kita cukup kuat dan resilient," katanya di Forum CEO Networking 2018, Senin (3/12/2018).

Baca Juga:
Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Memperkuat permintaan domestik diterjemahkan Sri Mulyani ke dalam tiga dimensi. Pertama adalah menjaga konsumsi rumah tangga terjaga di kisaran 5%. Kedua adalah menggenjot laju investasi di dalam negeri. Ketiga adalah kualitas belanja pemerintah yang ditingkatkan.

Menjaga ketiga indikator ini menurutnya penting untuk kestabilan ekonomi domestik. Pasalnya, ketidakpastian dalam kancah ekonomi global belum akan mereda dalam waktu dekat.

Sebagai pemegang kunci kebijakan fiskal, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan anggaran 2019 akan dialokasikan secara bijak dan hati-hati. Ekonomi yang cenderung melemah memaksa pemerintah berhati-hati pada neraca yang cenderung defisit baik itu dalam perdagangan maupun transaksi berjalan.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

"Tapi sekarang anda akan berhadapan dengan demand side. Dalam mengelola APBN, kita juga hadapi tidak semuanya neraca maupun arus pendapatan ada kepastian. Kita bisa proyeksi tapi yang kita hadapi setiap hari adalah real time," tandasnya.

Oleh karena itu, pemerintah menyesuaikan kebijakan di mana defisit APBN 2019 dirancang 1,8% terhadap PDB. Alokasi belanja lebih dari Rp2.400 triliun dibarengi dengan berbagai kebijakan perpajakan sebagai stimulus ekonomi.

"Semuanya diharapkan untuk bisa mempertahankan permintaan domestik tetap kuat," imbuhnya. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT