Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

WAJIB pajak badan yang berkeinginan untuk mendapatkan insentif supertax deduction kegiatan vokasi harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Adapun syarat dan ketentuan untuk memperoleh insentif supertax deduction tersebut telah diuraikan dalam artikel sebelumnya.

Apabila syarat dan ketentuan tersebut sudah terpenuhi, permohonan insentif supertax deduction dapat diajukan melalui saluran yang telah disediakan oleh pemerintah. Lantas, bagaimana prosedur pengajuan permohonan insentif supertax deduction kegiatan vokasi?

Ketentuan mengenai pengajuan insentif supertax deduction vokasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi Tertentu (PMK 128/2019).

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) PMK 128/2019, untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto pada skema insentif supertax deduction kegiatan vokasi, wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui sistem online single submission (OSS).

Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS dengan melampirkan 2 dokumen secara kumulatif. Adapun 2 dokumen yang dimaksud ialah surat keterangan fiskal yang masih berlaku dan perjanjian kerja sama.

Sebagai informasi, merujuk pada Pasal 1 angka 5 PMK 128/2019, surat keterangan fiskal dapat dipahami sebagai informasi mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 PMK 128/2019, perjanjian kerja sama merupakan perjanjian antara wajib pajak dengan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah.

Adapun instansi pemerintah tersebut meliputi instansi di bidang ketenagakerjaan pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun.

Perjanjian kerja sama dibuat untuk menyelenggarakan kegiatan pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Baca Juga: Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Dokumen perjanjian kerja sama yang dilampirkan dalam OSS setidaknya memuat 8 informasi. Pertama, nomor dan tanggal perjanjian kerja sama. Kedua, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga, jenis kompetensi yang diajarkan.

Keempat, nama sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kelima, tanggal efektif dan masa berlakunya kerja sama.

Keenam, perkiraan jumlah peserta praktik kerja dan/atau pemagangan. Ketujuh, perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran. Kedelapan, perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya kegiatan vokasi.

Baca Juga: Ada Insentif PPN Rumah DTP, Menteri PUPR Ingatkan Pengembang Soal Ini

Sistem OSS akan memberikan notifikasi yang memberitahukan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan insentif supertax deduction kegiatan vokasi. Apabila persyaratan telah diterima secara lengkap dan benar, sistem OSS akan memberikan notifikasi yang menyatakan wajib pajak telah memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas supertax deduction kegiatan vokasi.

Adapun penyampaian permohonan melalui OSS dilakukan paling lambat sebelum kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dimulai.

Namun demikian, apabila sistem OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung kepada dirjen pajak melalui kepala kantor wilayah Ditjen Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar.

Baca Juga: Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 128/2019. Surat penyampaian pemberitahuan kepada DJP dapat menyesuaikan dengan format yang tercantum dalam Lampiran C PMK 128/2019.

Lebih lanjut, wajib pajak yang memperoleh dan memanfaatkan insentif supertax deduction harus menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi kepada dirjen pajak melalui kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128/2019.

Penyampaian laporan biaya kegiatan vokasi dilakukan setiap tahun dan diserahkan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan. Adapun cara pembuatan laporan biaya kegiatan vokasi dapat mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran D PMK 128/2019.

Baca Juga: Sisa Seminggu, Pemutihan Pajak Kendaraan Cuma Sampai 25 Oktober

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi atau laporan disampaikan tapi tidak memenuhi ketentuan, KPP tempat wajib pajak terdaftar akan menerbitkan surat teguran. Setelah surat teguran diterbitkan, wajib pajak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan vokasi paling lambat 14 hari sejak surat teguran diberikan.(vallen/kaw)

Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, vokasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 18:00 WIB
THAILAND

Hingga 2022, 480.000 UMKM Bakal Dapat Subsidi dan Insentif Pajak

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 16:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sisa Sehari! Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Besok

Kamis, 07 Oktober 2021 | 18:07 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (6)

Besaran Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan