Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

WAJIB pajak badan yang berkeinginan untuk mendapatkan insentif supertax deduction kegiatan vokasi harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Adapun syarat dan ketentuan untuk memperoleh insentif supertax deduction tersebut telah diuraikan dalam artikel sebelumnya.

Apabila syarat dan ketentuan tersebut sudah terpenuhi, permohonan insentif supertax deduction dapat diajukan melalui saluran yang telah disediakan oleh pemerintah. Lantas, bagaimana prosedur pengajuan permohonan insentif supertax deduction kegiatan vokasi?

Ketentuan mengenai pengajuan insentif supertax deduction vokasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi Tertentu (PMK 128/2019).

Baca Juga: Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) PMK 128/2019, untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto pada skema insentif supertax deduction kegiatan vokasi, wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui sistem online single submission (OSS).

Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS dengan melampirkan 2 dokumen secara kumulatif. Adapun 2 dokumen yang dimaksud ialah surat keterangan fiskal yang masih berlaku dan perjanjian kerja sama.

Sebagai informasi, merujuk pada Pasal 1 angka 5 PMK 128/2019, surat keterangan fiskal dapat dipahami sebagai informasi mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 PMK 128/2019, perjanjian kerja sama merupakan perjanjian antara wajib pajak dengan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah.

Adapun instansi pemerintah tersebut meliputi instansi di bidang ketenagakerjaan pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun.

Perjanjian kerja sama dibuat untuk menyelenggarakan kegiatan pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Dokumen perjanjian kerja sama yang dilampirkan dalam OSS setidaknya memuat 8 informasi. Pertama, nomor dan tanggal perjanjian kerja sama. Kedua, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga, jenis kompetensi yang diajarkan.

Keempat, nama sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kelima, tanggal efektif dan masa berlakunya kerja sama.

Keenam, perkiraan jumlah peserta praktik kerja dan/atau pemagangan. Ketujuh, perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran. Kedelapan, perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya kegiatan vokasi.

Baca Juga: Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Sistem OSS akan memberikan notifikasi yang memberitahukan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan insentif supertax deduction kegiatan vokasi. Apabila persyaratan telah diterima secara lengkap dan benar, sistem OSS akan memberikan notifikasi yang menyatakan wajib pajak telah memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas supertax deduction kegiatan vokasi.

Adapun penyampaian permohonan melalui OSS dilakukan paling lambat sebelum kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dimulai.

Namun demikian, apabila sistem OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung kepada dirjen pajak melalui kepala kantor wilayah Ditjen Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar.

Baca Juga: Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 128/2019. Surat penyampaian pemberitahuan kepada DJP dapat menyesuaikan dengan format yang tercantum dalam Lampiran C PMK 128/2019.

Lebih lanjut, wajib pajak yang memperoleh dan memanfaatkan insentif supertax deduction harus menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi kepada dirjen pajak melalui kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128/2019.

Penyampaian laporan biaya kegiatan vokasi dilakukan setiap tahun dan diserahkan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan. Adapun cara pembuatan laporan biaya kegiatan vokasi dapat mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran D PMK 128/2019.

Baca Juga: Insentif Pajak Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi atau laporan disampaikan tapi tidak memenuhi ketentuan, KPP tempat wajib pajak terdaftar akan menerbitkan surat teguran. Setelah surat teguran diterbitkan, wajib pajak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan vokasi paling lambat 14 hari sejak surat teguran diberikan.(vallen/kaw)

Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, vokasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Juli 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Mau Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 Sampai Desember? Ingat Ini

Senin, 25 Juli 2022 | 11:30 WIB
PMK 114/2022

Manfaatkan Insentif PPh Pasal 25, WP Perlu Ajukan Pemberitahuan Lagi

Minggu, 24 Juli 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Beberapa Perubahan Pengaturan dalam 2 PMK Baru Insentif Pajak

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan