Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Profesional DDTC Beri Kuliah Kebijakan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Partner Research and Traning Service DDTC B. Bawono Kristiaji saat mengajar di kampus STH Indonesia Jentera, Rabu (12/9/2018). (DDTCNews - Doni Agus Setiawan)

JAKARTA, DDTCNews – Transfer ilmu perpajakan menjadi salah satu aspek penting bagi DDTC. Kali ini, DDTC berbagi ilmu terkait perkembangan kebijakan perpajakan terkini kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Setidaknya, sudah ada dua profesional DDTC yang memberikan materi untuk mata kuliah Hukum Perpajakan di STH Indonesia Jentera. Kedua profesional itu yakni Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Partner Research and Traning Service DDTC B. Bawono Kristiaji.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi telah memberikan materi untuk mahasiswa STH Indonesia Jentera terkait hukum perpajakan. Setelah itu, materi dikerucutkan pada kebijakan pajak yang disampaikan oleh B. Bawono Kristiaji.

Baca Juga: Quo Vadis Kebijakan Pemajakan Sektor Keuangan?

Dalam mata kuliah berbobot 3 SKS ini, Bawono menjabarkan dimensi kebijakan pajak di Indonesia, mulai dari masa Orde Baru hingga saat ini.

“Bicara pajak, maka tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum dan politik, kemudian juga beririsan dengan aspek adminstrasinya,” buka Bawono Kristiaji saat mengajar di kampus STH Indonesia Jentera, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Pembahasan kemudian berlanjut dengan menelusuri jejak reformasi pajak di Tanah Air. Tonggak reformasi pajak pada 1983 menjadi pembahasan menarik karena bersamaan dengan gejolak komoditas dunia terutama harga minyak bumi.

Baca Juga: Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa

Selanjutnya, pembahasan kemudian berlanjut pada dinamika perpajakan terkini baik dari domestik maupun internasional. Pembahasan dimulai dari kebijakan pengampunan pajak (tax amesty) hingga kebijakan reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang berimplikasi luas kepada banyak negara.

Dia pun berujar pajak bisa menjadi instrumen tepat untuk menyikapi pesatnya dinamika perekonomian domestik dan internasional. Pajak, lanjutnya, bisa menjadi instrumen untuk menjaga stabilisasi.

“Misal saat kegiatan ekonomi meningkat, agar tidak terjadi overheating, tarif pajak bisa dinaikkan. Begitu juga saat kondisi [perekonomian] lesu, pajak bisa direlaksasi karena insentif bisa menjadi pilihan kebijakan,” paparnya. (kaw)

Baca Juga: Membenahi Mekanisme Voluntary Disclosure

Senior Partner DDTC Danny Septriadi telah memberikan materi untuk mahasiswa STH Indonesia Jentera terkait hukum perpajakan. Setelah itu, materi dikerucutkan pada kebijakan pajak yang disampaikan oleh B. Bawono Kristiaji.

Baca Juga: Quo Vadis Kebijakan Pemajakan Sektor Keuangan?

Dalam mata kuliah berbobot 3 SKS ini, Bawono menjabarkan dimensi kebijakan pajak di Indonesia, mulai dari masa Orde Baru hingga saat ini.

“Bicara pajak, maka tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum dan politik, kemudian juga beririsan dengan aspek adminstrasinya,” buka Bawono Kristiaji saat mengajar di kampus STH Indonesia Jentera, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Pembahasan kemudian berlanjut dengan menelusuri jejak reformasi pajak di Tanah Air. Tonggak reformasi pajak pada 1983 menjadi pembahasan menarik karena bersamaan dengan gejolak komoditas dunia terutama harga minyak bumi.

Baca Juga: Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa

Selanjutnya, pembahasan kemudian berlanjut pada dinamika perpajakan terkini baik dari domestik maupun internasional. Pembahasan dimulai dari kebijakan pengampunan pajak (tax amesty) hingga kebijakan reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang berimplikasi luas kepada banyak negara.

Dia pun berujar pajak bisa menjadi instrumen tepat untuk menyikapi pesatnya dinamika perekonomian domestik dan internasional. Pajak, lanjutnya, bisa menjadi instrumen untuk menjaga stabilisasi.

“Misal saat kegiatan ekonomi meningkat, agar tidak terjadi overheating, tarif pajak bisa dinaikkan. Begitu juga saat kondisi [perekonomian] lesu, pajak bisa direlaksasi karena insentif bisa menjadi pilihan kebijakan,” paparnya. (kaw)

Baca Juga: Membenahi Mekanisme Voluntary Disclosure
Topik : DDTC, perpajakan Indonesia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 14 Januari 2020 | 12:38 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 14 Januari 2020 | 11:11 WIB
DDTC NEWSLETTER
Senin, 13 Januari 2020 | 19:21 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Senin, 13 Januari 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA