Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

PMK Baru, Ini Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pertambangan Mineral

A+
A-
5
A+
A-
5
PMK Baru, Ini Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pertambangan Mineral

PMK 61/2021. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memerinci hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan mineral.

Perincian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021. Terbitnya PMK ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) PMK No.37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral .

“Perlu menetapkan PMK tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan Operasi Kontrak, atau KK dalam rangka kerja sama di bidang usaha pertambangan mineral,” bunyi pertimbangan PMK 61/2021, dikutip pada Selasa (22/6/2021).

Baca Juga: Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Setidaknya terdapat 5 kelompok wajib pajak di bidang pertambangan mineral yang diatur dalam PMK 61/2021. Pertama, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Cakupan pengertian IUP juga termasuk pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). SIPB sendiri adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu

Kedua, pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Baca Juga: Simulasi PPh UMKM Ditanggung Pemerintah Jika Melibatkan Pemotong Pajak

Ketiga, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Keempat, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak atau izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya (KK). Kelompok ini juga mencakup IUPK Operasi Produksi sebagai perubahan bentuk usaha pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya.

Kelima, pemegang KK yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada berbagai wilayah penambangan, meliputi WIUP, WIUPK, WPR atau wilayah KK yang telah diberikan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga: Tax Center UGJ Adakan Kompetisi Pajak untuk Mahasiswa

KK merupakan perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.

Adapun setiap kelompok wajib pajak tersebut dapat saling bekerja sama atau menggandeng pihak lain dalam menjalankan pengusahaan hasil produksi mineral. Atas kerja sama tersebut, baik wajib pajak di bidang pertambangan mineral maupun pihak lain, harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Secara lebih terperinci, ada 7 hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak Pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau KK.

Baca Juga: DJP Perkuat Pengawasan Pajak Pakai Aplikasi, Ini Respons Pelaku Usaha

Pertama, mengakui penghasilan atas seluruh penjualan/pengalihan hasil produksi mineral dalam menghitung pajak penghasilan (PPh).

Kedua, membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari kegiatan kerjasama tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP).

Ketiga, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Keempat, menghitung besarnya pajak terutang. Kelima, melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Baca Juga: Ini Simulasi Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah untuk WP Setor Sendiri

Keenam, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Ketujuh, hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Sementara itu, wajib pajak yang melakukan kerjasama dengan pihak dalam PMK 61/2021 juga memiliki 7 kewajiban dan hak perpajakan yang harus dipenuhi. Pertama, mengakui seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hasil kerjasama dalam menghitung PPh.

Kedua, membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari kegiatan kerjasama tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PKP. Ketiga, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

Baca Juga: Aplikasi M-Pajak, DJP Sebut Informasi dan Layanan Bakal Lebih Personal

Keempat, menghitung besarnya pajak terutang. Kelima, melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Keenam, menyampaikan SPT yang sudah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Ketujuh, hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

“peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [15 Juni 2021],” demikian bunyi Pasal 7 PMK 61/2021. (kaw)

Baca Juga: Aktivitas Impor Membaik, DJP Sebut Restitusi Pajak Tumbuh 16%
Topik : PMK 61/2021, pertambangan mineral, Ditjen Pajak, DJP, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kepada Wamenkeu, ADB Siap Dukung Indonesia Terapkan Pajak Karbon

Kamis, 22 Juli 2021 | 09:32 WIB
KINERJA FISKAL

Soal Proyeksi Penerimaan Tahun Ini, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Kamis, 22 Juli 2021 | 09:30 WIB
PMK 68/2021

Pemerintah Beri Fasilitas Bea Masuk DTP untuk 42 Sektor Industri

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penggunaan Data Wajib Pajak di Aplikasi Pengawasan, Ini Kata DJP

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan