Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Perkuat Pengawasan Wajib Pajak, Peta Digital DJP Bakal Dibuat

A+
A-
8
A+
A-
8
Perkuat Pengawasan Wajib Pajak, Peta Digital DJP Bakal Dibuat

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan memperkuat kegiatan pengawasan dengan membangun Peta Digital DJP. Langkah ini masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP untuk periode 2020—2024.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan Peta Digital DJP akan memudahkan proses pengawasan kepada wajib pajak. Instrumen ini juga menjadi tulang punggung pengawasan berbasis kewilayahan.

"[Peta Digital DJP] akan berisi data profil wajib pajak," katanya Jumat (18/9/2020).

Iwan menjabarkan data dalam Peta Digital DJP akan dikumpulkan secara bertahap saat fiskus melakukan kunjungan lapangan. Data tersebut kemudian menjadi panduan untuk pengawasan lanjutan wajib pajak.

Baca Juga: Kendala Validasi Data Kependudukan, DJP: Sedang Dikerjakan Secepatnya

DJP akan melakukan konsolidasi seluruh data yang dihimpun dari pendekatan baru KPP, yaitu pengawasan berbasis kewilayahan. Peta Digital DJP tersebut akan memuat data secara presisi terkait dengan profil wajib pajak.

“Profil wajib pajak nanti tampilannya berdasarkan geo tagging [lokasi usaha atau tempat tinggal]," imbuh Iwan.

Adapun pembangunan Peta Digital DJP menjadi salah satu kegiatan yang akan dilakukan otoritas untuk penguatan pengawasan dan pemberantasan barang ilegal. Peningkatan pengawasan akan dilakukan melalui strategi kedalaman audit yang selektif dan proses yang lebih efisien.

Baca Juga: KPP Madya Gresik Terbentuk, Pelayanan dan Pengawasan WP Lebih Efektif

Kemudian, otoritas akan melakukan redefinisi pelanggaran pidana atau administrasi pajak dan meningkatkan sarana infrastruktur forensik digital. Selanjutnya, DJP juga akan menempatkan petugas sebagai perwakilan otoritas di luar negeri dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak high net worth individual dan grup usahanya.

Selain itu, penguatan pengawasan juga menyasar pembangunan basis data yang terintegrasi dan modernisasi sistem pengawasan instansi pemerintah. Pembentukan database perpajakan dilakukan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). (kaw)


Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Bagaimana Layanan Tatap Muka DJP?
Topik : pengawasan, kepatuhan pajak, Ditjen Pajak, Peta Digital DJP, pengawasan berbasis kewilayahan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 Juni 2021 | 09:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 13 Juni 2021 | 15:53 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 13 Juni 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II JATNIKA:
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA