Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia 5 Tahun Terakhir

A+
A-
1
A+
A-
1
Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia 5 Tahun Terakhir

PELAKSANAAN desentralisasi fiskal telah berlangsung sejak 1 Januari 2001. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaring lebih banyak potensi penerimaan dari sisi pajak sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Pada akhirnya, kemandirian fiskal di setiap daerah dapat terwujud.

Kapasitas fiskal daerah (KFD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 PMK 116/2021, KFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Dengan mengetahui kemampuan masing-masing daerah tersebut, pemerintah menyusun peta KFD. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 PMK 116/2021, peta KFD adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan pada indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Pemerintah menggunakan peta KFD sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan transfer dana dari pusat ke daerah. Transfer dana tersebut dapat berbentuk hibah, dana pendamping, ataupun penggunaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses penentuan daerah yang diprioritaskan akan lebih mudah dengan kehadiran peta KFD.

Masyarakat juga dapat melihat tren perkembangan peta KFD melalui peraturan menteri keuangan (PMK) yang diterbitkan setiap tahun. Adapun peta KFD disusun baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

Rentang IKFD untuk pemerintah provinsi terbagi dalam 5 kategori, yaitu sangat rendah (IKFD < 0,275), rendah (0,275 ≤ IKFD < 0,458), sedang (0,458 ≤ IKFD < 0,863), tinggi (0,863 ≤ IKFD < 1,745), dan sangat tinggi (IKFD ≥ 1,745).

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Provinsi termasuk ke dalam kategori daerah dengan kemampuan kapasitas yang sangat tinggi apabila telah memperoleh indeks KFD lebih dari atau sama dengan 1,745. Berikut sebaran peta KFD selama 5 tahun terkahir (2017-2018).


Berdasarkan pada data di atas, jumlah provinsi yang berada dalam masing-masing kategori KFD selalu sama dalam kurung waktu 5 tahun terakhir. Polanya yaitu terdapat 9 provinsi kategori KFD sangat rendah, 8 provinsi pada kategori rendah dan sedang, 5 provinsi pada kategori tinggi, dan 4 provinsi yang termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Namun, daerah yang mendapat status KFD tersebut bisa berbeda.

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Selain itu, dapat dilihat jumlah daerah pada kategori KFD sangat rendah masih mendominasi. Sebanyak 26,5% dari 34 daerah masih belum mempunyai kemampuan fiskal yang baik. Hanya sekitar 11,7% daerah yang dapat dikatakan sudah mandiri dari sisi keuangan. Adapun Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur termasuk ke dalam kategori KFD sangat tinggi selama 5 tahun berturut-turut.


Pada 2021, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan indeks KFD tertinggi, yakni sebesar 11,391. Selanjutnya, disusul Jawa Barat dengan perolehan indeks sebesar 3,602, Jawa Timur 2,541, dan Jawa Tengah 2,046. Hal tersebut bisa dipahami mengingat saat ini DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan. Selain itu, Jawa merupakan sentra perekonomian dan bisnis yang besar.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Fenomena ini bisa dikatakan sedikit berbeda dengan daerah yang termasuk dalam kategori KFD tinggi. Terdapat 5 daerah yang termasuk ke dalam kategori ini, di antaranya Banten, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Riau.

Kelima provinsi tersebut mayoritas kaya akan sumber daya alam (SDA). Kalimantan Timur dengan kekayaan barang tambang, Sumatra Utara dengan kepemilikan lahan perkebunan sangat luas, serta Riau dengan kekayaan minyak.

Wilayah dengan SDA yang tinggi akan memiliki penerimaan banyak sekali dari dana bagi hasil (DBH) (Mardiasmo, 2019). Daerah-daerah tersebut ditopang penerimaan yang datang karena kegiatan ekploitasi SDA di wilayahnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Di sisi lain, Gorontalo mendapatkan indeks KFD terendah, yaitu sebesar 0,16. Perlu dicatat, baik Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Gorontalo berada pada posisi yang sama dalam selama 5 tahun terakhir.

Indeks KFD yang diraih DKI Jakarta terus melesat naik, sedangkan indeks KFD Gorontalo kian merosot setiap tahunnya. Berbeda dengan kedua provinsi tersebut yang konsisten berada di posisi masing-masing, beberapa daerah lainnya memiliki kondisi yang cenderung fluktuatif.

Namun demikian, secara umum, tidak ada perbedaan kondisi yang signifikan selama periode 5 tahun fiskal. Selama periode itu pula, jurang antara jumlah daerah dengan KFD sangat rendah dengan jumlah daerah KFD sangat tinggi masih sangat lebar. Artinya, masih terdapat gap atau kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah di Indonesia. (sandri/kaw)

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Topik : narasi data, fiskal daerah, pajak daerah, pajak, kapasitas fiskal daerah, desentralisasi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak