Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Periksa WP Strategis, Begini Jaminan DJP

A+
A-
26
A+
A-
26
Periksa WP Strategis, Begini Jaminan DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memberikan jaminan untuk melakukan uji kepatuhan yang lebih komprehensif kepada wajib pajak strategis.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan proses bisnis untuk penelitian wajib pajak strategis dalam upaya uji kepatuhan akan dilakukan lebih komprehensif dan memiliki standar yang jelas.

Dengan demikian, otoritas pajak akan lebih selektif untuk memulai kegiatan pemeriksaan kepada wajib pajak strategis yang menentukan kinerja penerimaan DJP.

Baca Juga: 'Memastikan Wajib Pajak Tetap Bertahan di Tengah Badai'

"Pengawasan kami harus komprehensif mencakup all taxes selama satu tahun pajak dan tidak parsial seperti sebelumnya," katanya dalam webinar P3KPI Selasa (20/10/2020).

Hestu menjabarkan proses penelitian laporan pajak wajib pajak strategis dimulai dari penelitian formal yang mencakup semua jenis pajak. Tahap selanjutnya dilakukan analisis risiko menggunakan data compliance risk management (CRM).

Hasil analisis CRM lalu dipadukan dengan analisis laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT). Tahap selanjutnya, uji kepatuhan berlanjut ke analisis transfer pricing dan pajak internasional dan membandingkan dengan hasil pemeriksaan, keberatan atau banding kasus serupa di masa lalu.

Baca Juga: Apakah Anda Bakal Jadi WP Strategis KPP Pratama? Ini Cara Penetapannya

Setelah itu, uji kepatuhan naik pada tahap uji analisis data internal dan eksternal yang dimiliki oleh DJP untuk WP strategis bersangkutan. Bila proses uji kepatuhan berlanjut, maka proses berlanjut kepada penelitian lapangan atau visit ke lokasi usaha wajib pajak.

Laporan hasil penelitian tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh supervisor pemeriksa sebagai bentuk sinergi dengan Account Representative (AR) untuk menjamin kualitas penelitian.

"Jadi dengan proses bisnis ini WP tidak selalu dihadapkan dengan banyak surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dan hasil surat himbauan nantinya juga lebih lengkap dan terstruktur. Sehingga hasil yang didapat juga menjadi lebih baik," terang HestuHestu.

Baca Juga: Ini Pesan DJP Untuk OJK Soal Repatriasi

Dia menambahkan gambaran proses baru ini menjadi andalan DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP strategis. Perubahan cara kerja otoritas ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada WP dengan tidak terus menerus berurusan dengan petugas pajak.

"Jadi ada segmentasi WP yaitu strategis dan kewilayahan. Untuk WP strategis dikumpulkan di KPP LTO, khusus dan madya. Pada KPP Pratama juga ada kelompok 500 WP besar yang menjadi WP strategis agar pengawasan bisa komprehensif dan terstandardisasi," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Partisipan di Periode II Lebih Besar
Topik : wp strategis, pemeriksaan wp strategis, hestu yoga saksama
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ahmadanoval

Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:57 WIB
Banyak pemeriksaan yg tdk tepat. Wajib pajak yg punya tunggakan pajak pajak. Wajib pajak yg sedang cicil pajaknya. Wajib pajak yg omzetnya kecil. Wajib pajak yg lagi kesulitan keuaangan wajib pajak yg bertransaksi dgn pemungut dan pemotong pajak. Itu kategori yg jgn diperiksa krn kl diperiksa pasti ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020