Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Peran TIK dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Ini Kata Staf Ahli Menkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Peran TIK dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Ini Kata Staf Ahli Menkeu

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi dalam acara diskusi Penelitian Peningkatan Sengketa Pajak Pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi, Selasa (9/11/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menilai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memainkan peran yang penting dalam upaya penyelesaian sengketa pajak.

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan masih tingginya angka sengketa pajak sebagian besar dikarenakan disharmoni ketentuan perpajakan. Lalu, masih ada juga loop hole dalam implementasi pelaksanaan regulasi.

"Penyebab sengketa pajak itu karena disharmoni peraturan perundang-undangan atau kelemahan dalam pelaksanaannya. Kemudian sengketa sama atau sejenis juga cukup tinggi," katanya, Selasa (9/11/2021).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Iwan menilai wajib pajak memilih untuk beperkara di pengadilan untuk menguji harmoni dalam pengaturan hukum perpajakan. Selain itu, penyelenggaraan peradilan pajak yang adil, cepat, murah, dan sederhana juga ikut berkontribusi pada tingginya sengketa di pengadilan pajak.

Berdasarkan data DJP, sambungnya, pernah tercatat sengketa pajak dengan nilai relatif kecil yaitu kurang dari Rp10 juta. Hal tersebut merupakan ekses penyelenggaraan peradilan yang murah dan sederhana.

Untuk itu, Iwan berpandangan instrumen teknologi informasi dapat berperan untuk memberikan prediksi penyelesaian sengketa. Menurutnya, DJP saat ini mulai membuat rancang bangun aplikasi yang mampu memprediksi kasus sengketa pajak.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Apabila sengketa pajak dapat diprediksi dengan bantuan TIK maka hal tersebut dapat memberikan efek psikologis baru bagi wajib pajak. Alhasil, upaya untuk menguji harmonisasi regulasi perpajakan melalui ranah litigasi dapat ditekan.

"Jika penyelesaian sengketa dapat diprediksi, tetapi WP masih ingin melanjutkan sengketa maka perlu diatur sanksi yang lebih tinggi, sehingga secara psikologis mengurungkan niat untuk melanjutkan sengketa," jelas Iwan. (rig)

Baca Juga: Tawarkan SBR011, Kemenkeu: Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan
Topik : sengketa pajak, kemenkeu, pengadilan pajak, peraturan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor