Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Peran Kebijakan Pajak dalam Menghadapi Krisis Keuangan

A+
A-
3
A+
A-
3
Peran Kebijakan Pajak dalam Menghadapi Krisis Keuangan

PANDEMI Covid-19 telah memberi tambahan ketidakpastian bagi perekonomian global pada tahun ini. Terlebih, perang dagang, perseteruan geopolitik, dan pelemahan sejumlah indikator ekonomi makro telah terjadi hingga akhir 2019.

Tidak mengherankan jika alarm peringatan risiko resesi global yang disampaikan sejumlah lembaga internasional terus berbunyi. Dalam situasi seperti ini, menjadi langkah yang bijaksana jika dunia belajar dari pengalaman krisis pada masa lalu.

Tim Edgar melalui artikelnya menawarkan analisis komprehensif mengenai peran kebijakan pajak dalam ikhtiar perbaikan stabilitas keuangan. Artikel yang berjudul ‘Financial Instability, Tax Policy and the Tax Expenditure Concept’ ini mengambil konteks kontraksi kredit yang melanda perekonomian dunia pada masa krisis keuangan 2007-2008.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)?

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana pilihan kebijakan pajak dapat mendukung, atau sebaliknya, menjadi aral bagi kinerja kebijakan moneter yang ditujukan untuk melakukan moderasi ketidakstabilan keuangan.

Merujuk pada studi IMF, pada tingkat makro, pajak merupakan kebijakan strategis – selain kebijakan moneter – dalam setiap upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengalir dalam lima bagian, artikel ini menyajikan pembahasan mulai dari konteks makro krisis keuangan hingga pengaruhnya terhadap pilihan individu dalam mengantisipasi kerugian. Pada bagian pertama, pembaca dibawa untuk menemukenali silver linings antara kekacauan pasar keuangan dengan kebijakan pajak dari berbagai bukti teoretis dan empiris.

Baca Juga: BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19

Pada bagian kedua, berbingkai hipotesis populer dari Hyman Minsky ‘financial instability hypothesis’, artikel ini menelaah berbagai sumber dari instabilitas keuangan yang pada gilirannya memerlukan intervensi kebijakan pajak.

Bagian ketiga dalam artikel ini kemudian menyuguhkan pembahasan mengenai desain belanja pajak, dalam kaitannya dengan kriteria belanja pajak yang relevan untuk mengatasi instabilitas keuangan.

Pada tingkat makro, literatur kebijakan pajak cenderung menyoroti penggunaan pajak penghasilan dan pajak konsumsi yang memiliki basis luas sebagai stabilisator otomatis.

Baca Juga: Diperpanjang, Pelayanan Tatap Muka DJP Berhenti Sampai 14 Juni 2020

Bagian tiga dan empat melangkah lebih jauh dan mengeksplorasi beberapa pilihan kebijakan dasar pajak hingga tingkat perilaku individu dalam rangka memoderasi ketidakstabilan keuangan. Bagian ini juga mencatat bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan dalam memelihara margin keuntungan di kala resesi.

Hal yang membedakan artikel ini dengan literatur serupa lainnya adalah adanya pembahasan yang belum banyak ditelaah, yaitu terkait belanja pajak. Konsep belanja pajak dapat bermanfaat untuk membingkai penilaian dari berbagai aturan pajak – yang rentan terhadap leverage dan pengambilan risiko yang berlebihan – yang menyebabkan instabilitas keuangan.

Argumen ini sangat penting mengingat pembahasan berfokus pada efektivitas target dari belanja pajak. Bagian ini juga menganalisis bagaimana seharusnya pemerintah mengkalibrasi jumlah belanja yang diperlukan dari setiap subsidi pajak atau pajak korektif. Analisis belanja pajak dapat melengkapi analisis kebijakan pajak secara menyeluruh.

Baca Juga: Pendapatan DKI Turun Rp40 Triliun, Anies: Pertama dalam Sejarah

Artikel ini dapat menjadi bacaan yang menarik dan berguna bagi para pelaku kebijakan, akademisi, dan pelaku sektor privat dalam melihat mengidentifikasi alternatif kebijakan pajak yang dapat diterapkan pada masa krisis keuangan.*

Topik : buku, buku pajak, kebijakan pajak, krisis, krisis keuangan, virus Corona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 27 Mei 2020 | 12:14 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 27 Mei 2020 | 11:28 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL