Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Penyidik di Bidang Perpajakan, Apa Saja Kewenangannya?

A+
A-
3
A+
A-
3
Penyidik di Bidang Perpajakan, Apa Saja Kewenangannya?

PROSES penyidikan menjadi salah satu tahapan penting untuk menyelesaikan suatu sengketa pidana. Proses penyidikan tidak hanya dilakukan di bidang pidana, tetapi juga berlaku di bidang hukum perpajakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada artikel sebelumnya telah diuraikan mengenai definisi dan tujuan penyidikan di bidang perpajakan. Selanjutnya, artikel ini menjelaskan kewenangan penyidik di bidang perpajakan.

Perlu dipahami terlebih dahulu, terdapat dua pihak yang dapat menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga: PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi

Adapun dua pihak yang memegang peran penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Lantas, siapakah pihak yang dapat melakukan proses penyidikan di bidang perpajakan? Kemudian, apa sajakah kewenangan penyidik pajak tersebut?

Ketentuan terkait dengan pihak yang dapat menjadi penyidik pajak beserta kewenangannya diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Baca Juga: PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

Dalam Pasal 1 angka 32 juncto Pasal 44 ayat (1) UU KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Lebih lanjut, terdapat 11 kewenangan penyidik pajak yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU KUP. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

Kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bak, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketujuh, menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.

Baca Juga: Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

Kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Kesepuluh, menghentikan penyidikan. Kesebelas, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan apparat penegak hukum lain. Kewenangan penyidik di bidang perpajakan memegang kunci keberhasilan proses penyidikan.

Baca Juga: PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Apabila penyidik pajak tersebut tidak memiliki kewenangan yang kuat dan mengikat maka ada kemungkinan proses penyidikan tidak dapat berjalan secara optimal. (kaw)

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, kewenangan penyidik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 17:38 WIB
PPH FINAL (1)

Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Kamis, 30 Desember 2021 | 18:20 WIB
TAX ALLOWANCE (2)

4 Bentuk Fasilitas Tax Allowance, Apa Saja?

Selasa, 21 Desember 2021 | 14:50 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (11)

Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Jum'at, 17 Desember 2021 | 14:43 WIB
TAX ALLOWANCE (1)

Definisi dan Sejarah Pengaturan Tax Allowance di Indonesia

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan