Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Penyidik di Bidang Perpajakan, Apa Saja Kewenangannya?

A+
A-
3
A+
A-
3
Penyidik di Bidang Perpajakan, Apa Saja Kewenangannya?

PROSES penyidikan menjadi salah satu tahapan penting untuk menyelesaikan suatu sengketa pidana. Proses penyidikan tidak hanya dilakukan di bidang pidana, tetapi juga berlaku di bidang hukum perpajakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada artikel sebelumnya telah diuraikan mengenai definisi dan tujuan penyidikan di bidang perpajakan. Selanjutnya, artikel ini menjelaskan kewenangan penyidik di bidang perpajakan.

Perlu dipahami terlebih dahulu, terdapat dua pihak yang dapat menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Adapun dua pihak yang memegang peran penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Lantas, siapakah pihak yang dapat melakukan proses penyidikan di bidang perpajakan? Kemudian, apa sajakah kewenangan penyidik pajak tersebut?

Ketentuan terkait dengan pihak yang dapat menjadi penyidik pajak beserta kewenangannya diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Baca Juga: Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Dalam Pasal 1 angka 32 juncto Pasal 44 ayat (1) UU KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Lebih lanjut, terdapat 11 kewenangan penyidik pajak yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU KUP. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

Kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bak, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketujuh, menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Begini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya

Kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Kesepuluh, menghentikan penyidikan. Kesebelas, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan apparat penegak hukum lain. Kewenangan penyidik di bidang perpajakan memegang kunci keberhasilan proses penyidikan.

Baca Juga: Memahami Definisi dan Tujuan Pengenaan Sanksi Administrasi Perpajakan

Apabila penyidik pajak tersebut tidak memiliki kewenangan yang kuat dan mengikat maka ada kemungkinan proses penyidikan tidak dapat berjalan secara optimal. (kaw)

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, kewenangan penyidik

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 Juli 2021 | 14:45 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (20)

Bukper Secara Tertutup dalam Pemeriksaan Pajak

Selasa, 27 Juli 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pelaksanaan Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Disiapkan dalam Penangkapan dan Penahanan Wajib Pajak

Jum'at, 23 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Kegiatan dalam Proses Persiapan Penyidikan Pajak

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa