Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengenal Definisi dan Tujuan Penyidikan di Bidang Perpajakan

A+
A-
2
A+
A-
2
Mengenal Definisi dan Tujuan Penyidikan di Bidang Perpajakan

PENYIDIKAN merupakan tahapan penyelesaian perkara atas suatu tindak pidana yang dilakukan pihak tertentu.

Dalam hukum pidana, penyidikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana atau disebut penyelidikan. Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Menurut Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya.

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Selain dalam hukum pidana, rangkaian proses penyidikan tersebut juga dilakukan di bidang perpajakan. Lantas, bagaimanakah ketentuan dan tujuan penyidikan pajak?

Ketentuan penyidikan pajak diatur dalam Pasal 43A sampai dengan Pasal 44B Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyidikan pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan pajak yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Merujuk pada Pasal 1 angka 26 UU KUP, bukti permulaan dapat dipahami sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Tindakan itu dilakukan siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dengan kata lain, sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan bukti permulaan terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43A UU KUP.

Sesuai dengan pasal tersebut, dirjen pajak berdasarkan pada informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: 4 Bentuk Fasilitas Tax Allowance, Apa Saja?

Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh dirjen pajak tersebut akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Ditjen Pajak (DJP), menteri keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Penyidikan pajak merupakan salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan untuk menilai kepatuhan para wajib pajak. Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang UU KUP diatur mengenai definisi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Dalam pasal itu disebutkan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya.

Sementara itu, menurut Oyedokun (2016), penyidikan sendiri dapat diartikan sebagai proses memeriksa, mencari, dan menyelidiki suatu masalah dengan kehati-hatian dan akurasi yang memadai. Penyidikan pajak dilakukan ketika terdapat cukup bukti untuk menunjukkan wajib pajak telah melakukan tindakan penghindaran pajak atau melakukan tindak pidana perpajakan lainnya.

Tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Selain itu, penyidikan pajak dilakukan untuk menemukan kebenaran dengan menyelidiki orang yang diduga melakukan tindak pidana pajak (OECD, 2017).

Baca Juga: Definisi dan Sejarah Pengaturan Tax Allowance di Indonesia

Dalam melakukan penyidikan, penyidik biasanya akan berusaha mencari dan menganalisis informasi untuk tujuan menentukan suatu kejahatan telah dilakukan atau tidak. Proses penyidikan tersebut dapat mengakibatkan ditemukannya suatu bukti yang memberatkan hukuman ataupun bukti yang menegaskan wajib pajak tidak bersalah (exculpatory evidence) (OECD, 2017). (kaw)

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Senin, 13 September 2021 | 16:33 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (2)

Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Kamis, 09 September 2021 | 16:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (2)

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan