Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Mengenal Definisi dan Tujuan Penyidikan di Bidang Perpajakan

A+
A-
2
A+
A-
2
Mengenal Definisi dan Tujuan Penyidikan di Bidang Perpajakan

PENYIDIKAN merupakan tahapan penyelesaian perkara atas suatu tindak pidana yang dilakukan pihak tertentu.

Dalam hukum pidana, penyidikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana atau disebut penyelidikan. Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Menurut Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya.

Baca Juga: PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi

Selain dalam hukum pidana, rangkaian proses penyidikan tersebut juga dilakukan di bidang perpajakan. Lantas, bagaimanakah ketentuan dan tujuan penyidikan pajak?

Ketentuan penyidikan pajak diatur dalam Pasal 43A sampai dengan Pasal 44B Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyidikan pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan pajak yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

Merujuk pada Pasal 1 angka 26 UU KUP, bukti permulaan dapat dipahami sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Tindakan itu dilakukan siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dengan kata lain, sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan bukti permulaan terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43A UU KUP.

Sesuai dengan pasal tersebut, dirjen pajak berdasarkan pada informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh dirjen pajak tersebut akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Ditjen Pajak (DJP), menteri keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Penyidikan pajak merupakan salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan untuk menilai kepatuhan para wajib pajak. Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang UU KUP diatur mengenai definisi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

Dalam pasal itu disebutkan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya.

Sementara itu, menurut Oyedokun (2016), penyidikan sendiri dapat diartikan sebagai proses memeriksa, mencari, dan menyelidiki suatu masalah dengan kehati-hatian dan akurasi yang memadai. Penyidikan pajak dilakukan ketika terdapat cukup bukti untuk menunjukkan wajib pajak telah melakukan tindakan penghindaran pajak atau melakukan tindak pidana perpajakan lainnya.

Tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Selain itu, penyidikan pajak dilakukan untuk menemukan kebenaran dengan menyelidiki orang yang diduga melakukan tindak pidana pajak (OECD, 2017).

Baca Juga: PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Dalam melakukan penyidikan, penyidik biasanya akan berusaha mencari dan menganalisis informasi untuk tujuan menentukan suatu kejahatan telah dilakukan atau tidak. Proses penyidikan tersebut dapat mengakibatkan ditemukannya suatu bukti yang memberatkan hukuman ataupun bukti yang menegaskan wajib pajak tidak bersalah (exculpatory evidence) (OECD, 2017). (kaw)

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 17:38 WIB
PPH FINAL (1)

Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Kamis, 30 Desember 2021 | 18:20 WIB
TAX ALLOWANCE (2)

4 Bentuk Fasilitas Tax Allowance, Apa Saja?

Selasa, 21 Desember 2021 | 14:50 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (11)

Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Jum'at, 17 Desember 2021 | 14:43 WIB
TAX ALLOWANCE (1)

Definisi dan Sejarah Pengaturan Tax Allowance di Indonesia

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor