Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penyelewengan Anggaran, Presiden Jokowi: Saya Tidak Beri Toleransi

A+
A-
2
A+
A-
2
Penyelewengan Anggaran, Presiden Jokowi: Saya Tidak Beri Toleransi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi tindakan penyelewengan anggaran, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan pemerintah telah memiliki pengawas internal untuk memastikan semua penggunaan anggaran akuntabel. Selain itu, pengawasan juga akan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran, tidak disalahgunakan, serta tidak dikorupsi.

"Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran. Apalagi, di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: PPKM Berlanjut, Jokowi Minta Pengusaha Tahan Banting

Jokowi mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, institusi pengawasan juga memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan pemerintah secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Jokowi menyebut rakyat selalu menunggu hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Oleh karena itu, kecepatan dan kualitas belanja juga perlu ditingkatkan. Simak pula ‘Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi’.

Dia juga menyinggung masalah akurasi data yang masih menjadi persoalan hingga saat ini, seperti pada bantuan sosial (bansos). Menurutnya, data bansos masih tumpang tindih sehingga penyalurannya menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Kemenkeu Kembangkan Platform Pembayaran Pemerintah, Apa Itu?

Jokowi kemudian meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah selalu menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara serius.

"Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhirnya nanti menjadi masalah hukum," ujarnya.

Jokowi menambahkan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah perlu menjamin APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Misalnya, dengan memberikan akses dan informasi yang akurat dan tidak ditutup-tutupi.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut ada 4 kunci untuk menciptakan efektivitas program pemerintah. Pertama, merancang program kegiatan dan belanja dengan ukuran keberhasilan yang jelas.

Kedua, membuat kebijakan dan program yang sesuai antarinstansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, menggunakan data yang akurat valid untuk mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Terakhir, selalu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secepat mungkin, dengan keterlibatan BPKP dan APIP. (kaw)

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Topik : Presiden Jokowi, Jokowi, APBN, APBD, BPKP, APIP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 Juli 2021 | 12:22 WIB
PENANAMAN MODAL

Tarik Minat Investasi, Pemerintah Pastikan Berbagai Insentif Tersedia

Selasa, 13 Juli 2021 | 09:40 WIB
EFEK VIRUS CORONA

Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Tangani Pandemi

Senin, 12 Juli 2021 | 19:24 WIB
BELANJA NEGARA

Belanja Vaksin Covid-19 Rp10,2 Triliun, Anda Sudah Ikut Vaksinasi?

Senin, 12 Juli 2021 | 16:47 WIB
PEMBIAYAAN APBN

Semester II/2021, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp515,1 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler