Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penyelewengan Anggaran, Presiden Jokowi: Saya Tidak Beri Toleransi

A+
A-
2
A+
A-
2
Penyelewengan Anggaran, Presiden Jokowi: Saya Tidak Beri Toleransi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi tindakan penyelewengan anggaran, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan pemerintah telah memiliki pengawas internal untuk memastikan semua penggunaan anggaran akuntabel. Selain itu, pengawasan juga akan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran, tidak disalahgunakan, serta tidak dikorupsi.

"Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran. Apalagi, di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Jokowi mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, institusi pengawasan juga memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan pemerintah secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Jokowi menyebut rakyat selalu menunggu hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Oleh karena itu, kecepatan dan kualitas belanja juga perlu ditingkatkan. Simak pula ‘Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi’.

Dia juga menyinggung masalah akurasi data yang masih menjadi persoalan hingga saat ini, seperti pada bantuan sosial (bansos). Menurutnya, data bansos masih tumpang tindih sehingga penyalurannya menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran.

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

Jokowi kemudian meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah selalu menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara serius.

"Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhirnya nanti menjadi masalah hukum," ujarnya.

Jokowi menambahkan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah perlu menjamin APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Misalnya, dengan memberikan akses dan informasi yang akurat dan tidak ditutup-tutupi.

Baca Juga: Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut ada 4 kunci untuk menciptakan efektivitas program pemerintah. Pertama, merancang program kegiatan dan belanja dengan ukuran keberhasilan yang jelas.

Kedua, membuat kebijakan dan program yang sesuai antarinstansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, menggunakan data yang akurat valid untuk mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Terakhir, selalu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secepat mungkin, dengan keterlibatan BPKP dan APIP. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Topik : Presiden Jokowi, Jokowi, APBN, APBD, BPKP, APIP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 14:13 WIB
UU CIPTA KERJA

Airlangga: Seluruh Aturan Perpajakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Senin, 29 November 2021 | 13:19 WIB
UU CIPTA KERJA

Cacat Formil, Pemerintah dan DPR Siapkan Revisi UU Cipta Kerja

Senin, 29 November 2021 | 12:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Setoran Pajak Seret, Ridwan Kamil Andalkan Aset Daerah

Senin, 29 November 2021 | 11:27 WIB
UU CIPTA KERJA

UU Cipta Kerja Cacat Formil, Jokowi Pastikan Investasi Tetap Terjamin

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim