Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Pentingnya Persiapan Pembuktian dalam Sengketa Transfer Pricing

A+
A-
9
A+
A-
9
Pentingnya Persiapan Pembuktian dalam Sengketa Transfer Pricing

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Berdasarkan statistik OECD, tren sengketa pajak terkait dengan transfer pricing makin meningkat. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah kasus baru sengketa transfer pricing sebesar 11%. Kemudian, pada tahun 2020 jumlah kasus masih tetap tinggi kendati dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Bahkan, kasus baru sepanjang 2020 lalu mencapai 2.508 sengketa.

Meskipun data ini merupakan data sengketa transfer pricing yang lanjut ke proses penyelesaian sengketa melalui Mutual Agreement Procedure (MAP), data ini berbanding lurus dan dapat menjadi gambaran bagaimana tren sengketa transfer pricing baik di Indonesia maupun dalam lanskap global.

Bagaimana kita sebagai wajib pajak dapat menyikapinya?

Wajib pajak perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Pajak terkait sengketa transfer pricing. Salah satu hal krusial yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi persidangan tersebut adalah materi pembuktian.

Materi pembuktian menjadi sangat penting karena ini merupakan salah satu dasar suatu putusan Pengadilan Pajak diambil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan 3 hal, yakni hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan keyakinan hakim.

Meski disebutkan demikian, UU PP tidak mengatur hingga tingkat mana standar pembuktian harus dicapai untuk sampai kepada sebuah putusan. Dengan memahami standar pembuktian yang lebih jelas, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak dapat mempersiapkan dengan baik bukti pendukung untuk mencapai standar ‘keyakinan’.

Perlu dicatat bersama bahwa UU PP hanya mengatur mengenai hakim yang menganut asas pembuktian bebas untuk menemukan kebenaran materiil, menentukan beban pembuktian, dan menilai pembuktian tanpa mengatur tingkat keyakinan hakim yang harus dicapai dalam menjatuhkan putusan.

Karenanya, menyusun strategi yang efektif dalam menghadapi sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak menjadi sesuatu yang penting. Dalam penyusunan strategi, terdapat beberapa poin penting yang perlu kita tekankan bersama.

Pertama, kita perlu memiliki pemahaman terkini mengenai berbagai peraturan yang relevan dengan upaya sengketa yang ditempuh.

Kedua, kita harus mempelajari kasus-kasus sengketa pajak, baik di Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, beserta putusan-putusannya. Hal ini sangat penting mengingat bahwa pola sengketa umumnya berulang. Oleh karenanya, berbagai putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung dapat menjadi acuan kita bersama.

Selengkapnya, untuk mendapatkan kiat-kiat dalam penyusunan strategi bersengketa transfer pricing di pengadilan pajak, ikuti seminar yang diadakan DDTC Academy pada Sabtu, 12 November 2022 secara eksklusif di Menara DDTC Jakarta.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari pakarnya, yakni Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung. Mereka telah berpengalaman menangani berbagai kasus sengketa di Pengadilan Pajak.


Klik link berikut untuk pendaftaran:

https://academy.ddtc.co.id/seminar

Harga spesial untuk klien DDTC Rp2.000.000 dan Rp2.500.000 untuk harga reguler.

Membutuhkan informasi lebih lanjut? Hubungi Whatsapp Hotline DDTC Academy (+62)812-8393-5151 / [email protected] (Vira) atau melalui akun Instagram DDTC Academy (@ddtcacademy). (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC Academy, agenda pajak, kursus pajak, seminar pajak, exclusive seminar, transfer pricing

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Januari 2023 | 15:05 WIB
DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

PP 50/2022 Perinci Ketentuan UU KUP, Perhatikan Poin-Poin Penting Ini

Rabu, 11 Januari 2023 | 10:47 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Catat! Ternyata Ini Definisi Hubungan Istimewa dalam PP 55/2022

Senin, 09 Januari 2023 | 14:30 WIB
BINCANG ACADEMY

Penyusutan Secara Fiskal Sesuai Masa Manfaatnya, Bagaimana Caranya?

Senin, 09 Januari 2023 | 10:45 WIB
DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

Implikasi dari Perubahan dalam PP 49/2022, Wajib Pajak Harus Tahu!

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi