Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Pengiriman TKI ke Luar Negeri Dibuka Kembali

A+
A-
65
A+
A-
65
Pengiriman TKI ke Luar Negeri Dibuka Kembali

Sejumlah TKI Ilegal yang dipulangkan dari Malaysia diukur suhu tubuhnya setibanya di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/6/2020). Pemerintah akhirnya kembali membuka izin pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran ke luar negeri, seiring dengan kenormalan baru virus Corona. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akhirnya kembali membuka izin pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran ke luar negeri, seiring dengan kenormalan baru virus Corona.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

"Guna mendukung upaya percepatan ekonomi nasional perlu membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di negara tujuan penempatan," bunyi pertimbangan kepmen tersebut, seperti dikutip Kamis (30/7/2020).

Baca Juga: Cadangan Devisa Akhir Juli 2020 Kembali Meningkat

Ida dalam beleid tersebut mengatakan pembukaan pengiriman TKI ke luar negeri akan dilakukan secara hati-hati. Pengiriman TKI ke luar pada tahap awal hanya akan dilakukan pada negara sesuai rekomendasi DPR atau Kadin Indonesia.

Penentuan negara tujuan pengiriman TKI juga akan tetap mempertimbangkan perkembangan kasus virus Corona, serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun pejabat yang menentukan negara tujuan pengiriman TKI itu adalah Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Di sisi lain, Ida tetap mengatur sejumlah kriteria mengenai TKI yang akan dikirimkan ke luar negeri pada masa new normal.

Baca Juga: Sedang Difinalisasi, Bantuan Gaji Rp2,4 Juta per Orang

Kriteria itu meliputi pekerja migran yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan, serta pekerja migran yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, pekerja migran perseorangan, serta awak kapal niaga dan awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing.

Khusus pada awak kapal niaga dan awak kapal perikanan pada kapal, harus ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

Selain itu, Ida juga membuat skala prioritas mengenai TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Pertama, TKI yang sudah memiliki visa. Kedua, TKI yang sudah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Ini Kata Jokowi Soal Ekonomi Kuartal II/2020 yang Terkontraksi 5,32%

Sedangkan ketiga, TKI yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia.

"Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mematuhi pedoman pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru," bunyi Kepmen tersebut.

Dalam pemenuhan pedoman pengiriman tersebut, TKI tidak dapat dibebankan biaya penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan, serta biaya penerapan kebijakan protokol kesehatan negara tujuan penempatan saat TKI tiba di sana.

Baca Juga: Tegaskan Indonesia Belum Resesi, Sri Mulyani: Kita All Out

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 294/2020 berlaku sejak ditetapkan pada 29 Juli 2020. Beleid tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 151/2929 tentang penghentian sementara penempatan TKI di luar negeri.

"Dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun negara tujuan penempatan menjadi tidak kondusif akibat wabah Covid-19, Menteri dapat meninjau kembali keputusan menteri ini." (Bsi)

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Pemerintah Kaji Bantuan Gaji untuk 13 Juta Pekerja
Topik : tki, pengiriman tki, virus corona, penghentian pengiriman tki
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

M. Kozin

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 05:47 WIB
Pada dasarnya masyarakat Indonesia yang ingin menjadi calon devisa negara sangat bahagia dengan pengumuman pembukaan kembali perekrutan TKI. dengan aturan yang ketat, membuktikan bahwa pemerintah ingin memberi perlindungan yang maksimal untuk warganya. saya yakin bahwa calon devisa negara dari indon ... Baca lebih lanjut

Aisyah Jasmine Yogaswara

Senin, 03 Agustus 2020 | 07:24 WIB
Nampaknya, dimulai kembali pengiriman TKI bukan merupakan hal yang bijaksana, mengingat masih tingginya angka penyebaran covid di Indonesia dan beberapa negara lain. Meskipun hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan ekonomi nasional, namun di samping itu pemerintah akan lebih sulit mengontrol da ... Baca lebih lanjut

Aisyah Jasmine Yogaswara

Senin, 03 Agustus 2020 | 07:23 WIB
Nampaknya, dimulai kembali pengiriman TKI bukan merupakan hal yang bijaksana, mengingat masih tingginya angka penyebaran covid di Indonesia dan beberapa negara lain. Meskipun hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan ekonomi nasional, namun di samping itu pemerintah akan lebih sulit mengontrol da ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 24 Juli 2020 | 12:10 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 24 Juli 2020 | 11:07 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 23 Juli 2020 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 23 Juli 2020 | 17:01 WIB
INDUSTRI KEUANGAN
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU