Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Penghasilan Akademisi

0

PADA DASARNYA, ketentuan mengenai pemajakan atas penghasilan akademisi tidak terdapat dalam dalam OECD Model dan UN Model. Namun, berbeda dengan OECD Model dan UN Model, ASEAN Model telah memiliki pasal yang secara khusus mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima dosen dan peneliti, yaitu melalui Pasal 21.

Berdasarkan rumusan Pasal 21 ASEAN Model, ketentuan pemajakan penghasilan dosen dan peneliti dalam pasal ini berlaku apabila beberapa persyaratan berikut terpenuhi, yaitu:

  1. Sebelum melakukan kunjungan ke negara sumber sehubungan dengan adanya undangan dari universitas, sekolah atau institusi pendidikan yang sejenis, individu tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri di negara asalnya;
  2. Individu tersebut hadir di negara tempat bekerja (negara sumber) tidak lebih dari periode 2 tahun; dan
  3. Individu tersebut hadir di negara tempat bekerja (negara sumber) semata-mata untuk tujuan mengajar dan/atau penelitian.

Dalam hal ketiga syarat di atas telah terpenuhi maka pembayaran atas kegiatan mengajar dan/atau penelitian dibebaskan pajak di negara tempat bekerja (negara sumber) dan dipajaki di negara asalnya (negara domisili). Adapun pasal tentang akademisi tidak berlaku terhadap penghasilan dari penelitian yang sesungguhnya dilakukan untuk memberikan manfaat kepada pihak swasta atau orang pribadi.

Terlepas dari rumusan Pasal 21 ASEAN Model, menurut Luc De Broe (2015) walaupun dalam OECD Model dan UN Model tidak terdapat pasal yang mengatur pemajakan atas penghasilan akademisi, namun secara umum penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan akademis yang dilakukan hanya untuk sementara waktu (temporary period) serta tidak lebih dari dua tahun, dibebaskan dari pengenaan pajak di negara di mana aktivitas tersebut dilakukan (disebut juga dengan istilah ‘host state’ atau negara tempat bekerja).

Selain itu, dengan tidak adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai hal ini maka beberapa pasal dalam OECD Model dan UN Model dapat diterapkan. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam literatur akademis yang menyatakan bahwa ketika suatu P3B tidak memiliki pasal yang mengatur mengenai dosen tamu dan guru maka ketentuan yang mungkin berlaku adalah Pasal 15 dalam hal akademisi melakukan pekerjaan di sektor swasta dan Pasal 19 dalam hal akademisi bekerja di sektor pemerintahan.

Selain Pasal 15 dan Pasal 19, pasal lainnya dalam OECD Model atau UN Model juga dapat diterapkan dalam menentukan pemajakan atas akademisi. Misal, Pasal 7 OECD Model dan Pasal 14 UN Model dapat diterapkan kepada peneliti yang melakukan pekerjaan bebas.

Apabila dibandingkan dengan pasal substantif lainnya dalam model P3B, yaitu Pasal 6 sampai Pasal 21, pasal tentang akademisi memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam Pasal 6 sampai Pasal 21 beberapa model P3B (OECD Model dan UN Model), secara tegas menetapkan alokasi hak pemajakan kepada suatu negara atas penghasilan tertentu.

Sedangkan dalam pasal tentang akademisi, tidak tampak disebutkan negara mana yang berhak memajaki atas pembayaran yang diterima oleh akademisi. Dengan kata lain, pasal tentang akademisi ini tidak memiliki alokasi hak pemajakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 21 Model P3B. Pasal tentang akademisi tersebut lebih kepada pemberian fasilitas pembebasan (exemption) dari pengenaan pajak di negara tempat bekerja sepanjang persyaratan dalam pasal tersebut terpenuhi.

Kemudian, tidak seperti pasal tentang pemajakan atas pelajar atau mahasiswa, pasal mengenai pemajakan atas penghasilan akademisi tidak memerlukan syarat bahwa sumber pembayaran harus berada di luar negara di mana kegiatan mengajar atau penelitian dilakukan. Alasannya, pasal ini dirancang agar mengajar di luar negeri lebih menarik, sehingga tujuan pasal tentang akademisi ini adalah mendorong pertukaran akademik.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
artikel terkait
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 12 Juni 2016 | 09:35 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 19 Juni 2016 | 05:10 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
berita pilihan
Sabtu, 01 April 2017 | 09:50 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Sabtu, 12 Mei 2018 | 14:59 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 05 Oktober 2016 | 18:03 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (25)
Kamis, 06 Oktober 2016 | 06:28 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (26)
Rabu, 21 Maret 2018 | 23:30 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 22 September 2016 | 16:26 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (13)
Jum'at, 23 September 2016 | 05:59 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (14)
Jum'at, 07 Oktober 2016 | 05:26 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (27)
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:40 WIB
SEJARAH PAJAK
Sabtu, 24 September 2016 | 05:59 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (15)
0