Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:00 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Penghasilan Akademisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Penghasilan Akademisi

PADA DASARNYA, ketentuan mengenai pemajakan atas penghasilan akademisi tidak terdapat dalam dalam OECD Model dan UN Model. Namun, berbeda dengan OECD Model dan UN Model, ASEAN Model telah memiliki pasal yang secara khusus mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima dosen dan peneliti, yaitu melalui Pasal 21.

Berdasarkan rumusan Pasal 21 ASEAN Model, ketentuan pemajakan penghasilan dosen dan peneliti dalam pasal ini berlaku apabila beberapa persyaratan berikut terpenuhi, yaitu:

  1. Sebelum melakukan kunjungan ke negara sumber sehubungan dengan adanya undangan dari universitas, sekolah atau institusi pendidikan yang sejenis, individu tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri di negara asalnya;
  2. Individu tersebut hadir di negara tempat bekerja (negara sumber) tidak lebih dari periode 2 tahun; dan
  3. Individu tersebut hadir di negara tempat bekerja (negara sumber) semata-mata untuk tujuan mengajar dan/atau penelitian.

Dalam hal ketiga syarat di atas telah terpenuhi maka pembayaran atas kegiatan mengajar dan/atau penelitian dibebaskan pajak di negara tempat bekerja (negara sumber) dan dipajaki di negara asalnya (negara domisili). Adapun pasal tentang akademisi tidak berlaku terhadap penghasilan dari penelitian yang sesungguhnya dilakukan untuk memberikan manfaat kepada pihak swasta atau orang pribadi.

Terlepas dari rumusan Pasal 21 ASEAN Model, menurut Luc De Broe (2015) walaupun dalam OECD Model dan UN Model tidak terdapat pasal yang mengatur pemajakan atas penghasilan akademisi, namun secara umum penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan akademis yang dilakukan hanya untuk sementara waktu (temporary period) serta tidak lebih dari dua tahun, dibebaskan dari pengenaan pajak di negara di mana aktivitas tersebut dilakukan (disebut juga dengan istilah ‘host state’ atau negara tempat bekerja).

Selain itu, dengan tidak adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai hal ini maka beberapa pasal dalam OECD Model dan UN Model dapat diterapkan. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam literatur akademis yang menyatakan bahwa ketika suatu P3B tidak memiliki pasal yang mengatur mengenai dosen tamu dan guru maka ketentuan yang mungkin berlaku adalah Pasal 15 dalam hal akademisi melakukan pekerjaan di sektor swasta dan Pasal 19 dalam hal akademisi bekerja di sektor pemerintahan.

Selain Pasal 15 dan Pasal 19, pasal lainnya dalam OECD Model atau UN Model juga dapat diterapkan dalam menentukan pemajakan atas akademisi. Misal, Pasal 7 OECD Model dan Pasal 14 UN Model dapat diterapkan kepada peneliti yang melakukan pekerjaan bebas.

Apabila dibandingkan dengan pasal substantif lainnya dalam model P3B, yaitu Pasal 6 sampai Pasal 21, pasal tentang akademisi memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam Pasal 6 sampai Pasal 21 beberapa model P3B (OECD Model dan UN Model), secara tegas menetapkan alokasi hak pemajakan kepada suatu negara atas penghasilan tertentu.

Sedangkan dalam pasal tentang akademisi, tidak tampak disebutkan negara mana yang berhak memajaki atas pembayaran yang diterima oleh akademisi. Dengan kata lain, pasal tentang akademisi ini tidak memiliki alokasi hak pemajakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 21 Model P3B. Pasal tentang akademisi tersebut lebih kepada pemberian fasilitas pembebasan (exemption) dari pengenaan pajak di negara tempat bekerja sepanjang persyaratan dalam pasal tersebut terpenuhi.

Kemudian, tidak seperti pasal tentang pemajakan atas pelajar atau mahasiswa, pasal mengenai pemajakan atas penghasilan akademisi tidak memerlukan syarat bahwa sumber pembayaran harus berada di luar negara di mana kegiatan mengajar atau penelitian dilakukan. Alasannya, pasal ini dirancang agar mengajar di luar negeri lebih menarik, sehingga tujuan pasal tentang akademisi ini adalah mendorong pertukaran akademik.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 29 Maret 2020 | 09:44 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Sabtu, 28 Maret 2020 | 14:31 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Sabtu, 28 Maret 2020 | 06:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Kamis, 26 Maret 2020 | 21:45 WIB
PMK 22/2020
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:38 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:35 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:00 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH