Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

A+
A-
3
A+
A-
3
Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

DALAM sengketa pidana umum, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggeledahan dapat dilaksanakan juga dalam proses penyelesaian sengketa pidana pajak.

Ketentuan penggeledahan dalam sengketa pidana pajak tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (SE-06/2014) beserta lampirannya dan KUHAP.

Berdasarkan pada lampiran SE-06/2014, penyidik pajak berwenang melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik pajak memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Sementara itu, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik pajak mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Sebelum melaksanakan penggeledahan, penyidik pajak harus membuat surat permintaan izin penggeledahan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan penggeledahan tersebut dilampiri dengan laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan.

Dalam hal penggeledahan akan dilakukan pada lebih dari satu wilayah hukum Pengadilan Negeri maka izinnya harus dimintakan dari masing-masing ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukum kerjanya meliputi tempat penggeledahan yang akan dilakukan.

Baca Juga: Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Penggeledahan tetap dapat dilakukan tanpa adanya surat izin dari Pengadilan Negeri jika dalam keadaan mendesak dan menuntut penyidik pajak untuk melakukan penggeledahan dengan segera. Setelah melakukan penggeledahan rumah dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Lebih lanjut, penggeledahan dilakukan oleh penyidik pajak yang nama dan identitasnya tercantum dalam surat perintah penggeledahan. Penggeledahan dilakukan oleh paling sedikit dua orang penyidik. Mereka dapat dibantu seorang atau lebih tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu.

Penyidik pajak yang akan melakukan penggeledahan harus terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penggeledahan kepada tersangka atau orang lain yang berada di tempat tersebut. Penyidik pajak juga menjelaskan maksud kedatangannya.

Baca Juga: 4 Bentuk Fasilitas Tax Allowance, Apa Saja?

Penggeledahan rumah dapat dilakukan terhadap empat hal. Pertama, rumah tinggal tersangka. Kedua, tempat usaha, termasuk kantor, gudang, dan pabrik. Ketiga, tempat lain dari tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau berada. Keempat, tempat lain yang diduga terdapat bahan bukti.

Dalam hal penyidik pajak harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, tata cara penggeledahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. meminta surat izin penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;
  2. dengan surat izin penggeledahan itu penyidik pajak melapor kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat dimana penggeledahan akan dilaksanakan; dan
  3. dalam pelaksanaan penggeledahan, penyidik pajak didampingi oleh penyidik dari wilayah hukum dimana daerah penggeledahan itu dilakukan.

Selama penggeledahan rumah berlangsung, penyidik pajak dapat memerintahkan kepada setiap orang yang berada di tempat penggeledahan untuk tidak meninggalkan tempat. Penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan juga dapat diatur. Hal tersebut dilakukan untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban proses penggeledahan.

Baca Juga: Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Penyidik pajak yang memasuki rumah yang digeledah harus disaksikan dua orang saksi jika tersangka atau penghuni menyetujuinya. Jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, penggeledahan oleh penyidik pajak harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Pada tahapan akhir setelah penggeledahan sudah dilaksanakan, penyidik pajak harus dibuatkan berita acara penggeledahan dalam jangka waktu dua hari setelah pelaksanaan penggeledahan. Berita acara penggeledahan tersebut memuat uraian pelaksanaan, hasil penggeledahan, waktu penggeledahan, tanda tangan penyidik/tersangka/para saksi.

Baca Juga: Definisi dan Sejarah Pengaturan Tax Allowance di Indonesia
Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, penggeledahan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Senin, 13 September 2021 | 16:33 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (2)

Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Kamis, 09 September 2021 | 16:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (2)

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi