Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

A+
A-
3
A+
A-
3
Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

DALAM sengketa pidana umum, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggeledahan dapat dilaksanakan juga dalam proses penyelesaian sengketa pidana pajak.

Ketentuan penggeledahan dalam sengketa pidana pajak tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (SE-06/2014) beserta lampirannya dan KUHAP.

Berdasarkan pada lampiran SE-06/2014, penyidik pajak berwenang melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik pajak memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Sementara itu, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik pajak mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Sebelum melaksanakan penggeledahan, penyidik pajak harus membuat surat permintaan izin penggeledahan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan penggeledahan tersebut dilampiri dengan laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan.

Dalam hal penggeledahan akan dilakukan pada lebih dari satu wilayah hukum Pengadilan Negeri maka izinnya harus dimintakan dari masing-masing ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukum kerjanya meliputi tempat penggeledahan yang akan dilakukan.

Baca Juga: Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Penggeledahan tetap dapat dilakukan tanpa adanya surat izin dari Pengadilan Negeri jika dalam keadaan mendesak dan menuntut penyidik pajak untuk melakukan penggeledahan dengan segera. Setelah melakukan penggeledahan rumah dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Lebih lanjut, penggeledahan dilakukan oleh penyidik pajak yang nama dan identitasnya tercantum dalam surat perintah penggeledahan. Penggeledahan dilakukan oleh paling sedikit dua orang penyidik. Mereka dapat dibantu seorang atau lebih tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu.

Penyidik pajak yang akan melakukan penggeledahan harus terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penggeledahan kepada tersangka atau orang lain yang berada di tempat tersebut. Penyidik pajak juga menjelaskan maksud kedatangannya.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Penggeledahan rumah dapat dilakukan terhadap empat hal. Pertama, rumah tinggal tersangka. Kedua, tempat usaha, termasuk kantor, gudang, dan pabrik. Ketiga, tempat lain dari tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau berada. Keempat, tempat lain yang diduga terdapat bahan bukti.

Dalam hal penyidik pajak harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, tata cara penggeledahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. meminta surat izin penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;
  2. dengan surat izin penggeledahan itu penyidik pajak melapor kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat dimana penggeledahan akan dilaksanakan; dan
  3. dalam pelaksanaan penggeledahan, penyidik pajak didampingi oleh penyidik dari wilayah hukum dimana daerah penggeledahan itu dilakukan.

Selama penggeledahan rumah berlangsung, penyidik pajak dapat memerintahkan kepada setiap orang yang berada di tempat penggeledahan untuk tidak meninggalkan tempat. Penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan juga dapat diatur. Hal tersebut dilakukan untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban proses penggeledahan.

Baca Juga: Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Penyidik pajak yang memasuki rumah yang digeledah harus disaksikan dua orang saksi jika tersangka atau penghuni menyetujuinya. Jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, penggeledahan oleh penyidik pajak harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Pada tahapan akhir setelah penggeledahan sudah dilaksanakan, penyidik pajak harus dibuatkan berita acara penggeledahan dalam jangka waktu dua hari setelah pelaksanaan penggeledahan. Berita acara penggeledahan tersebut memuat uraian pelaksanaan, hasil penggeledahan, waktu penggeledahan, tanda tangan penyidik/tersangka/para saksi.

Baca Juga: Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi
Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, penggeledahan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Agustus 2021 | 16:15 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (7)

Penyitaan dalam Penyidikan Pajak, Begini Ketentuannya

Selasa, 27 Juli 2021 | 14:45 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (20)

Bukper Secara Tertutup dalam Pemeriksaan Pajak

Selasa, 27 Juli 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pelaksanaan Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Disiapkan dalam Penangkapan dan Penahanan Wajib Pajak

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak