Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengadilan Administrasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak

A+
A-
54
A+
A-
54
Pengadilan Administrasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak

BERDASARKAN data Kementerian Keuangan, dari tahun 2013-2018 terdapat 63.066 perkara yang diterima dan ditangani Pengadilan Pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61.066 perkara yang menjadi pihak terbanding/tergugat ialah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

Sedemikian banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Pajak tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menanganinya. Pada 2015, hanya terdapat 50 orang hakim aktif. Itulah sebabnya, hanya 30-40% kasus yang berhasil diputus setiap tahun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan berikutnya ialah penanganan perkara di Pengadilan Pajak. Mekanismenya meliputi persiapan persidangan, pemeriksaan acara biasa dan cepat, pembuktian, pembacaan putusan, dan pelaksanaan putusan. Hal ini mengakibatkan lambatnya penanganan perkara di Pengadilan Pajak.

Selain itu, kuasa hukum di Pengadilan Pajak berbeda dengan kuasa hukum umumnya yang tunduk pada undang-undang advokat. Kuasa hukum pajak tunduk pada UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal ini dapat mengurangi kepastian pajak dari aspek hukum bagi pelaku usaha.

Jika ditinjau dari fakta di lapangan, terdapat beberapa kelemahan lain, yaitu kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini mengharuskan masyarakat ataupun pelaku usaha di daerah menghabiskan uang dan waktu untuk beracara di Pengadilan Pajak.

Dengan demikian, situasi tersebut dapat mengurangi minat investor di daerah-daerah. Tentu hal ini akan menghambat percepatan investasi dan pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme lain dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Opsi Lain
DENGAN melihat situasi saat ini, mekanisme lain sangat dibutuhkan demi menciptakan kepastian sistem pajak dari aspek hukum. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah memberi opsi lain dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak, yakni melalui pengadilan administrasi pajak.

Pengadilan administrasi ini dapat membuat penyelesaian sengketa pajak dengan cara mudah dan cepat ketimbang Pengadilan Pajak. Yang dimaksud dengan pengadilan administrasi pajak ini tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 36 UU KUP.

Pengadilan ini ialah pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan keputusan administrasi (Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak) yang tidak benar, serta pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir dengan wajib pajak.

Pengadilan administrasi pajak dapat juga dikatakan sebagai salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak dalam mencari keadilan guna membenarkan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak melalui mekanisme koreksi.

Pengadilan administrasi menjadi langkah yang harus dikembangkan agar tercipta penyelesaian sengketa pajak dengan mudah dan cepat. Beberapa keunggulan pengadilan administrasi pajak di antaranya lebih mudah dijangkau karena dapat dilakukan di masing-masing.

Kemudian, pengadilan administrasi pajak lebih efisien dan tidak boros waktu. Dalam pengadilan administrasi tidak terdapat hukum beracara yang mengharuskan penyelesaian sengketa mengikuti hukum acara tersebut, sehingga waktu yang dimiliki wajib pajak tidak terkuras banyak.

Dengan beberapa keuntungan yang diperoleh dari pengadilan administrasi pajak, maka pengadilan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pajak. Tentu dengan catatan kedua belah pihak harus saling memiliki iktikad baik.

Dengan demikian akan terciptanya kepastian pajak dari segi hukum, sekaligus mendorong program meningkatnya pendapatan negara melalui pajak dan percepatan pembangunan melalui investasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, kepastian

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

David A. Wijaya

Kamis, 09 Januari 2020 | 19:46 WIB
bukankah penggunaan pengadilan administrasi pajak dengan opsi pembetulan dapat menimbulkan celah bagi pelaku oknum-oknum yg tidak bertanggung jawab untuk lepas dari jeratan sanksi? yang saya maksud apakah setiap penyelesaian sengketa antara pengadilan administrasi mempunyai kualitas yang sama dengan ... Baca lebih lanjut

Kelik Iswandi

Kamis, 09 Januari 2020 | 20:06 WIB
Terima kasih mas David atas komentarnya, saya mencoba memberikan pandangan saya terkait hal itu, menurut saya pengadilan administrasi memang masih terdapat kelemahan adanya celah penyelewengan SPT oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam artikel tersebut ditegaskan pentingnya ... Baca lebih lanjut

ismi

Rabu, 08 Januari 2020 | 21:35 WIB
bagus
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menggagas Insentif PPh Kesehatan bagi Usaha Menengah

Sabtu, 14 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Wacana Penegakan Hukum Pajak di Tengah Pandemi

Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menyoal Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu