Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Penerimaan Retribusi Parkir Diduga Bocor

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerimaan Retribusi Parkir Diduga Bocor

SUMENEP, DDTCNews — Penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini diduga mengalami kebocoran lantaran selalu gagal mencapai target yang ditetapkan.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep Moh Ramzi mengatakan selama ini penerimaan retribusi parkir selalu berkontradiksi dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Diperkirakan setiap bulan ada sekitar 1 juta kendaraan baru di Sumenep.

“Perlu dilakukan evaluasi, harus ada yang diperbaiki. Dengan melihat pertumbuhan kendaraan yang ada, seharusnya penerimaan retribusi parkir bisa mencapai target, apalagi sistem parkir berlangganan sudah diberlakukan,” tuturnya, Selasa (28/6).

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah meluncurkan program parkir berlangganan pada 2012. Sistem ini bersifat otomatis dan berlaku untuk semua masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua maupun roda empat.

Masyarakat dibebani pungutan sebesar Rp15 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp30 ribu untuk kendaraan roda empat. Pungutan tersebut dibayarkan setiap tahun saat masyarakat memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Samsat.

Sistem ini sempat menuai kritik karena dianggap merugikan masyarakat yang tinggal di kepulauan, pasalnya puluhan kepulauan di Sumenep tidak memiliki fasilitas area parkir, namun mereka turut diwajibkan membayar parkir berlangganan.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

Penerimaan dari sektor parkir di tahun 2016 ini dipatok Rp2,8 miliar atau naik sekitar 16% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2,4 miliar. “Kami tidak mau tahu, yang jelas tahun ini target itu harus tercapai,” tegas Ramzi.

Di sisi lain, seperti dikutip newsmadura.com, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Hadi mengaku meski tidak bisa mencapai target pihaknya telah mengupayakan berbagai cara guna memenuhi target penerimaan tersebut. (Amu)

Baca Juga: Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa
Topik : pajak daerah, sumenep, retribusi parkir.

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Segera Hapus Data STNK Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI BENGKULU

Dimulai Besok! Pemprov Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI NTB

Waduh, Kepatuhan Pajak Kendaraan di NTB Tak Sampai 50%

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan