Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Penerimaan Retribusi Parkir Diduga Bocor

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerimaan Retribusi Parkir Diduga Bocor

SUMENEP, DDTCNews — Penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini diduga mengalami kebocoran lantaran selalu gagal mencapai target yang ditetapkan.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep Moh Ramzi mengatakan selama ini penerimaan retribusi parkir selalu berkontradiksi dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Diperkirakan setiap bulan ada sekitar 1 juta kendaraan baru di Sumenep.

“Perlu dilakukan evaluasi, harus ada yang diperbaiki. Dengan melihat pertumbuhan kendaraan yang ada, seharusnya penerimaan retribusi parkir bisa mencapai target, apalagi sistem parkir berlangganan sudah diberlakukan,” tuturnya, Selasa (28/6).

Baca Juga: Ada Diskon 25% Pajak Hotel dan Restoran

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah meluncurkan program parkir berlangganan pada 2012. Sistem ini bersifat otomatis dan berlaku untuk semua masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua maupun roda empat.

Masyarakat dibebani pungutan sebesar Rp15 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp30 ribu untuk kendaraan roda empat. Pungutan tersebut dibayarkan setiap tahun saat masyarakat memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Samsat.

Sistem ini sempat menuai kritik karena dianggap merugikan masyarakat yang tinggal di kepulauan, pasalnya puluhan kepulauan di Sumenep tidak memiliki fasilitas area parkir, namun mereka turut diwajibkan membayar parkir berlangganan.

Baca Juga: Pengusaha Bisa Dapat Insentif Pajak Tanpa Ajukan Surat Permohonan

Penerimaan dari sektor parkir di tahun 2016 ini dipatok Rp2,8 miliar atau naik sekitar 16% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2,4 miliar. “Kami tidak mau tahu, yang jelas tahun ini target itu harus tercapai,” tegas Ramzi.

Di sisi lain, seperti dikutip newsmadura.com, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Hadi mengaku meski tidak bisa mencapai target pihaknya telah mengupayakan berbagai cara guna memenuhi target penerimaan tersebut. (Amu)

Baca Juga: Wah, Kabupaten Ini Beri Diskon untuk 6 Jenis Pajak Daerah
Topik : pajak daerah, sumenep, retribusi parkir.
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:21 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO
Rabu, 13 Mei 2020 | 14:49 WIB
KABUPATEN TAKALAR
Selasa, 12 Mei 2020 | 14:13 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Selasa, 12 Mei 2020 | 12:28 WIB
KABUPATEN BANDUNG
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 11:28 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 27 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 10:19 WIB
REALISASI INVESTASI
Rabu, 27 Mei 2020 | 08:34 WIB
BERITA PAJAK HARI INI