Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Penerimaan PPh Final Satu-Satunya yang Minus, Begini Penjelasan Menkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Penerimaan PPh Final Satu-Satunya yang Minus, Begini Penjelasan Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya di APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus menunjukkan perbaikan hingga November 2021. Namun, penerimaan dari jenis pajak penghasilan (PPh) final menjadi satu-satunya yang mencatatkan kontraksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kendati masih terkontraksi, penerimaan PPh final secara bulanan juga telah menunjukkan perbaikan.

"Untuk PPh final masih mengalami kontraksi. Ini terutama karena adanya jasa konstruksi yang masih mengalami kontraksi dan juga karena suku bunga rendah," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/12/2021).

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Sri Mulyani mengatakan penerimaan PPh final hingga November 2021 masih mengalami kontraksi 1,0%, sedangkan pada periode yang sama 2020 minusnya mencapai 8,5%. Namun, penerimaanya secara bulanan telah menunjukkan kinerja yang positif.

Pada November 2021 saja, penerimaan PPh final tumbuh tipis 0,3%, sedangkan pada bulan sebelumnya minus 18,1%. Pada kuartal III/2021, penerimaan PPh final minus 1,9%, sedangkan pada kuartal I/2021 dan II/2021 sempat berada di zona positif masing-masing 0,6% dan 3,9%.

Penerimaan PPh final berkontribusi 8,99% terhadap penerimaan pajak sehingga Sri Mulyani juga terus mengamati kinerjanya. Menurutnya, pertumbuhan PPh final yang belum pulih sepenuhnya disebabkan setoran dari jasa konstruksi yang secara agregar masih terkontraksi, walaupun sedikit membaik pada November 2021.

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Penyebab lainnya, terjadi penurunan suku bunga dan penurunan tarif PPh final atas bunga obligasi. Penurunan bunga pada deposito dan perbankan akan berdampak langsung pada PPh final yang disetorkan negara.

"Sehingga memang ini bukan situasi yang biasa untuk PPh final," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola
Topik : penerimaan pajak, kinerja fiskal, setoran pajak, APBN Kita, Sri Mulyani, PPh final

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Waduh, Sri Mulyani Sebut Pencapaian SDGs akan Makin Sulit Pascapandemi

Rabu, 22 Juni 2022 | 13:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Makin Canggih, PPS Beri Kesempatan WP untuk Tingkatkan Kepatuhan

Rabu, 22 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setelah PPS Rampung, DJP Masih akan Teliti SPPH Wajib Pajak

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD