BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Dengan terbitnya PER-03/PJ/2022, ada penghapusan beberapa aspek dari ketentuan terdahulu karena faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) wajib berbentuk elektronik.
Saat peraturan itu berlaku mulai 1 April 2022, sejumlah peraturan dan keputusan direktur jenderal pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, PER-58/PJ/2010. Kedua, PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-04/PJ/2020. Ketiga, PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-10/PJ/2020. Kelima, KEP-754/PJ/2001.
“Terdapat pula beberapa hal yang perlu dihapus akibat proses penerbitan faktur pajak secara elektronik,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN Kita edisi Mei 2022, dikutip pada Selasa (31/5/2022).
Adapun beberapa hal yang dihapus antara lain, pertama, pengadaan faktur pajak secara manual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PER-24/ PJ/2012. Kedua, faktur pajak tidak lengkap karena Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PER-24/ PJ/2012.
Ketiga, pengembalian NSFP yang tidak digunakan ke kantor pelayanan pajak (KPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PER-24/PJ/2012. Keempat, pemberitahuan dan perubahan nama penandatangan faktur pajak ke KPP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) PER-24/PJ/2012.
Kelima, permintaan copy faktur pajak jika faktur pajak hilang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PER-24/ PJ/2012. Keenam, cetak ulang e-faktur yang rusak/hilang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PER-16/PJ/2014.
Sebagai informasi, e-faktur dibuat menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan Ditjen Pajak (DJP) dan dicantumkan tanda tangan elektronik. E-faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hard copy). Simak ‘Ingat, e-Faktur Tidak Wajib Dicetak dalam Bentuk Kertas’.
Seperti diberitakan sebelumnya, otoritas menyatakan terdapat beberapa pokok perubahan yang perlu menjadi perhatian PKP dengan berlakunya PER-03/PJ/2022. Simak ‘PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini’. (kaw)
