Review
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 17:29 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 01 April 2020 | 16:53 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (4)
Fokus
Data & alat
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Pendekatan Penentuan atau Pengujian Harga Transfer?

A+
A-
1
A+
A-
1
Pendekatan Penentuan atau Pengujian Harga Transfer?

Pertanyaan:

SAYA ingin bertanya, perusahaan saya ingin melakukan transaksi perdagangan komoditas dengan induk perusahaan yang berdomisili di Singapura untuk jangka waktu selama enam bulan hingga setahun ke depan. Dalam menerapkan prinsip kewajaran dengan pihak afiliasi, apakah saya harus menentukan harga transfer pada saat sebelum dilakukannya transaksi afiliasi atau cukup hanya dengan menguji harga transfer pada saat setelah transaksi afiliasi dilakukan?

Dimas, Tangerang.

Jawab:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Dimas. Berdasarkan Paragraf 3.69 OECD TP Guidelines, pendekatan dalam menentukan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran terbagi menjadi dua, yaitu: (i) the arm’s length price-setting approach (ex-ante approach); dan (ii) the arm’s length outcome-testing approach (ex-post approach).

Dalam perspektif the arm’s length price-setting approach, wajib pajak menerapkan prinsip kewajaran pada saat transaksi afiliasi dilakukan. Informasi mengenai transaksi pembanding yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dalam pendekatan ini bersumber dari informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Informasi tersebut berupa informasi mengenai transaksi pembanding pada tahun-tahun sebelum transaksi afiliasi dilakukan, termasuk informasi mengenai perubahan kondisi ekonomi yang dapat diantisipasi pada saat transaksi afiliasi dilakukan yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga yang disepakati oleh pihak-pihak independen.

Sedangkan dalam perspektif the arm’s length outcome-testing approach, wajib pajak menerapkan prinsip kewajaran setelah transaksi afiliasi dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran hasil dari harga transfer yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, informasi yang digunakan untuk menguji kewajaran hasil harga transfer adalah informasi mengenai transaksi pembanding yang tersedia pada saat Surat Pemberitahuan dipersiapkan. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang berkaitan dengan hasil dari transaksi pembanding yang mempunyai ruang lingkup periode waktu yang sama dengan dilakukannya transaksi yang sedang dianalisis atau informasi yang tersedia sebelum transaksi afiliasi dilakukan.

Untuk Indonesia sendiri, ketentuan mengenai pendekatan penentuan harga transfer telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK-213/PMK.03/2016 (selanjutnya disebut PMK-213) tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Adapun ketentuan mengenai pendekatan penentuan harga transfer diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK-213, yang menyatakan bahwa dokumen induk dan dokumen lokal, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi, atau disebut dengan the arm’s length price-setting approach.

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran, perusahaan Bapak wajib menentukan harga transfer berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi. Oleh karena karena perusahaan Bapak ingin melakukan transaksi perdagangan komoditas dengan pihak afiliasi selama enam bulan hingga setahun ke depan, maka pada saat proses negosiasi dalam menentukan harga, perusahaan Bapak harus mempertimbangkan data historis mengenai harga spot dan futures produk komoditas, jurnal ataupun buletin yang memuat trend perkembangan pasar, serta harga futures dari komoditas untuk minimal enam bulan ke depan yang tersedia pada database komersial.

Namun dalam praktiknya, pada metode setting, perusahaan umumnya dihadapkan pada informasi yang terbatas, bersifat historis, dan membutuhkan beberapa asumsi untuk membuat perencanaan di masa yang akan datang sehingga perusahaan dapat memiliki proyeksi yang kurang tepat akibat adanya situasi ekonomi dan pengaruhnya pada harga yang fluktuatif. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk patuh terhadap prinsip kewajaran.

Disinilah perusahaan Bapak akan ditantang untuk dapat membuat kontrak, yang meliputi hak dan kewajiban setiap pihak yang bertransaksi dalam segala kemungkinan situasi. Untuk itu, segala kemungkinan situasi tersebut harus dipertimbangkan dalam kesepakatan kontrak jangka panjang yang memiliki ketidakpastian yang tinggi. Dengan demikian, kesepakatan kontrak seharusnya tidak hanya membicarakan mengenai harga atau kompensasi pada  suatu kurun waktu saja, namun juga kemungkinan perubahan harga jika situasi pasar berubah.

Lebih lanjut, perusahaan Bapak juga perlu mendokumentasikan seluruh informasi dan metode yang dipergunakan pada saat penentuan harga transfer agar dapat memperkuat argumentasi mengenai penentuan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan Bapak.

Demikian jawaban kami, semoga dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, prinsip kewajaran, transfer pricing
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Jum'at, 06 Oktober 2017 | 17:01 WIB
SWISS
Senin, 30 Maret 2020 | 18:11 WIB
PMK 22/2020
Selasa, 30 Juli 2019 | 11:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 Agustus 2019 | 13:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 02 April 2020 | 19:51 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 02 April 2020 | 17:53 WIB
KABUPATEN LANDAK
Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY
Kamis, 02 April 2020 | 16:49 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK
Kamis, 02 April 2020 | 16:41 WIB
PMK 23/2020
Kamis, 02 April 2020 | 16:39 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 02 April 2020 | 16:25 WIB
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK