Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pendapatan Terbatas, Wamenkeu Minta Daerah Gunakan Instrumen Lain

2
2

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

JAKARTA, DDTCNews – Terbatasnya sumber pendapatan dalam APBD menjadi salah satu penyebab tidak terlalu tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, kontribusi terbesar masih terpusat di Jawa.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung dari dana transfer. Kondisi ini terlihat dari tren peningkatan dana transfer pada 2019 yang mencapai Rp826,77 triliun atau setara 38% dari APBN.

“Maka dapat kita ketahui bahwa dalam memaksimalkan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan di Indonesia, tidak akan cukup jika kita hanya menggunakan APBN dan APBD,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/7/2019).

Baca Juga: Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Atas kondisi tersebut, menurutnya, instrumen lain berupa investasi dari BUMN maupun swasta sangat diperlukan sebagai penopang untuk membiayai proyek-proyek prioritas. Seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, maupun pihak-pihak lain perlu bersinergi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut.

Mardiasmo mengatakan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan kerjasama pendanaan, seperti APBN/APBD, pinjaman daerah, penerusan pinjaman dari luar negeri kepada pemda dan BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), serta kredit ultra mikro.

Kerjasama investasi antara pemerintah pusat, pemda, dan swasta di berbagai proyek telah dilakukan. Salah satu proyek diantaranya adalah Bandara Kertajati yang memantik kawasan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat.

Baca Juga: Shortfall Pajak Melebar, Tambah Utang atau Pangkas Belanja?

Selanjutnya, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan untuk menyediakan sumber air bersih di Jawa Timur. Ada pula pemberdayaan masyarakat kecil melalui pemberian Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang secara intens melibatkan Pemda.

Kedepan, melalui Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah, akan ada payung hukum atas inovasi dan kerja sama pemda, pemerintah pusat, BUMN, dan pihak swasta. Inovasi dan skema investasi baru yang diatur dalam Revisi PP 1/2008 diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini belum terjangkau melalui skema investasi terdahulu. (kaw)

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya

“Maka dapat kita ketahui bahwa dalam memaksimalkan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan di Indonesia, tidak akan cukup jika kita hanya menggunakan APBN dan APBD,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/7/2019).

Baca Juga: Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Atas kondisi tersebut, menurutnya, instrumen lain berupa investasi dari BUMN maupun swasta sangat diperlukan sebagai penopang untuk membiayai proyek-proyek prioritas. Seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, maupun pihak-pihak lain perlu bersinergi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut.

Mardiasmo mengatakan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan kerjasama pendanaan, seperti APBN/APBD, pinjaman daerah, penerusan pinjaman dari luar negeri kepada pemda dan BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), serta kredit ultra mikro.

Kerjasama investasi antara pemerintah pusat, pemda, dan swasta di berbagai proyek telah dilakukan. Salah satu proyek diantaranya adalah Bandara Kertajati yang memantik kawasan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat.

Baca Juga: Shortfall Pajak Melebar, Tambah Utang atau Pangkas Belanja?

Selanjutnya, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan untuk menyediakan sumber air bersih di Jawa Timur. Ada pula pemberdayaan masyarakat kecil melalui pemberian Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang secara intens melibatkan Pemda.

Kedepan, melalui Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah, akan ada payung hukum atas inovasi dan kerja sama pemda, pemerintah pusat, BUMN, dan pihak swasta. Inovasi dan skema investasi baru yang diatur dalam Revisi PP 1/2008 diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini belum terjangkau melalui skema investasi terdahulu. (kaw)

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya
Topik : pemerintah daerah, APBD, APBN, Mardiasmo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Jum'at, 27 September 2019 | 13:00 WIB
VAT REFUND TURIS