SEKOLAH KEDINASAN

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka, STAN Butuh 1.100 Formasi

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 April 2023 | 09:30 WIB
Pendaftaran Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka, STAN Butuh 1.100 Formasi

Daftar instansi pemerintah yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan.

JAKARTA, DDTCNews - Pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini resmi dimulai pada 1 April 2023. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN), dikdin.bkn.go.id.

Ada 8 instansi pemerintah yang terlibat dalam pendaftaran sekolah kedinasan secara bersama ini. Salah satunya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Politeknik Keuangan Negara - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN) yang menyediakan 1.100 formasi.

"Calon pelamar bisa mendaftar mulai 1-30 April 2023. Khusus untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pendaftaran dimulai pada 3-30 April 2023," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dilansir dari laman Kementerian PANRB, dikutip pada Senin (3/4/2023).

Baca Juga:
Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Secara terperinci, kedelapan nstansi pemerintah yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kemenkeu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Sebanyak 4.672 kebutuhan kami sediakan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur sekolah kedinasan tahun 2023," jelas Anas.

Anas mengajak masyarakat untuk mendaftar di sekolah kedinasan yang sesuai dengan minat masing-masing. Anas juga mengimbau agar calon pelamar segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran.

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Adapun tahapan yang akan dilalui, antara lain, pendaftaran dan seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan computer assisted test (CAT).

"Tahapan berikutnya adalah seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan," imbuh Anas.

Seluruh calon pelamar juga diingatkan bahwa seluruh tahapan seleksi sekolah kedinasan mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik calo.

Baca Juga:
Pegawai DJP Siap-Siap! Bakal Ada Pelatihan Masif Sambut Coretax System

"Kami selalu ingatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia agar tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan, apalagi sampai meminta sejumlah uang. Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku jadi dipastikan transparan dan akuntabel," kata Anas.

Berikut rincian formasi sekolah kedinasan tahun 2023:
1. Kemenkeu, sebanyak 1.100 formasi
Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN – STAN)

2. BMKG, sebanyak 80 formasi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

Baca Juga:
Coretax DJP, Apa Masih Bisa Lapor SPT Manual Pakai Kertas?

3. Kemenkumham, sebanyak 525 formasi
– Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
– Politeknik Imigrasi (Poltekim)

4. BPS, sebanyak 500 formasi
Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

5. BSSN, sebanyak 125 formasi
Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)

Baca Juga:
Bea Cukai dan Polri Bongkar Praktik Clandestine Laboratory

6. BIN, sebanyak 400 formasi
Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

7. Kemenhub, sebanyak 1.408 formasi
– Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD)
– Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
– Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
– Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang
– Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
– Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
– Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
– Politeknik Pelayaran Surabaya
– Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
– Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
– Politeknik Pelayaran Banten
– Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
– Politeknik Pelayaran Barombong
– Politeknik Pelayaran Sorong
– Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
– Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
– Politeknik Penerbangan Makassar
– Politeknik Penerbangan Medan
– Politeknik Penerbangan Surabaya
– Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
– Politeknik Penerbangan Jayapura
– Politeknik Penerbangan Palembang

8. Kemendagri, sebanyak 534 formasi
Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Jumat, 14 Juni 2024 | 22:07 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apa Masih Bisa Lapor SPT Manual Pakai Kertas?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB