Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pemkot Ini Tolak Tawaran Bank Depositokan DBH Pajak Rp9 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemkot Ini Tolak Tawaran Bank Depositokan DBH Pajak Rp9 Miliar

Warga memanfaatkan limbah kain dan kaleng bekas untuk didaur ulang menjadi pot tanaman di Kampung Dalung, Serang, Banten, Jumat (8/1/2021). Pemkot Banten menolak tawaran dari Bank Banten untuk pendepositoan dana bagi hasil Kota Serang sebesar Rp9 miliar yang hingga kini masih mengendap pada bank daerah tersebut. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj)
 

SERANG, DDTCNews - Pemkot Banten menolak tawaran dari Bank Banten untuk pendepositoan dana bagi hasil (DBH) Kota Serang sebesar Rp9 miliar yang hingga kini masih mengendap pada bank daerah tersebut.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan Pemkot Banten menolak karena dana itu masih dibutuhkan Pemkot Banten. "Kalau didepositokan sama saja kita bunuh diri. Orang sampai sekarang kondisi keuangan pemkot masih kekurangan," ujar Syafrudin, seperti dikutip Selasa (19/1/2021).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wahyu Budi Kristiawan menceritakan beberapa waktu lalu Bank Banten telah mengirimkan surat kepada Pemkot Serang yang isinya menawarkan pendepositoan DBH pajak mengendap tersebut.

Baca Juga: Tagih Tunggakan Pajak PBB, Pemkot Gandeng Kejaksaan Negeri

"Kami disurati dari direksi, dan sepertinya kabupaten/kota lain juga suratnya sama. Mereka menawarkan supaya disimpan dalam bentuk penyertaan modal atau deposito. Kami belum jawab terus terang saja," ujar Wahyu.

Ia menerangkan apabila DBH pajak tersebut didepositokan, terdapat potensi pelanggaran atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2019. Wahyu mengatakan PP tersebut mensyaratkan penempatan dana deposito harus pada bank umum yang sehat.

"Kami menolak tawaran itu, makanya sampai sekarang suratnya belum kami balas. Kami juga sudah berkali-kali menagih ke Bank Banten, katanya supaya bisa dicairkan kami harus meminta izin ke OJK. Tapi ketika kami surati OJK, sampai sekarang belum ada tanggapan," ujar Wahyu.

Baca Juga: Berapa Porsi Penerimaan PPh Orang Pribadi yang Ditransfer ke Daerah?

Ia juga meceritakan hingga saat ini juga terdapat dana dari provinsi yang sudah dianggarkan sebagai belanja tetapi masih belum masuk ke rekening Pemkot Serang.

"Tekor kas inikan bukan kami penyebabnya, makanya kami minta tanggung jawab provinsi. Karena urusan kami dengan provinsi bukan dengan Bank Banten," ujar Wahyu seperti dilansir rmolbanten.com. (Bsi)

Baca Juga: Sempat Tertunda, DBH Pajak 8 Kabupaten/Kota di Banten Akhirnya Cair
Topik : kota serang, DBH pajak, Bank Banten

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2016 | 13:58 WIB
PROVINSI BANTEN

Target Pajak Tinggi, Petugas Parkir Kewalahan

Selasa, 28 Juni 2016 | 17:35 WIB
PROVINSI BANTEN

3 Daerah Ini Terima DBH Pajak Terbesar

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya