Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemkab Beri Waktu 2 Minggu untuk Pelunasan Tunggakan Pajak Kendaraan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemkab Beri Waktu 2 Minggu untuk Pelunasan Tunggakan Pajak Kendaraan

Ilustrasi. 

KUTAI BARAT, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menyebut banyak perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut dan memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Kepala Subbagian SDA Sekretaris Kabupaten Kutai Barat Rita Nursandy mengatakan perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban untuk melunasi semua tunggakan pajaknya. Dia pun memberikan waktu 2 pekan kepada perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya sebelum menempuh langkah yang lebih tegas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan terkait hal ini. Yang jelas, jika tidak ada tindak lanjut perusahaan, urusan [tunggakan pajak] kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Sendawar," katanya dalam pertemuan dengan pengusaha secara virtual, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Pemda Klaim Layanan Online Bikin Setoran Pajak Restoran Optimal

Rita mengatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat penting dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan tersebut juga akan digunakan untuk mendanai program-program pembangunan Pemprov Kaltim, termasuk di Kutai Barat.

Rita melanjutkan perusahaan-perusahaan tambang tersebut telah memperoleh banyak keuntungan dari wilayah Kutai Barat sehingga harus memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak daerah.

Merespons teguran Rita, sejumlah perusahaan tambang langsung menyatakan komitmen melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak 2019.

Baca Juga: Mudahkan Wajib Pajak, Bayar PBB-P2 dan BPHTB Kini Bisa Secara Online

Perwakilan PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM) Siswandi mengatakan perusahaannya tidak pernah bermaksud menunggak pajak daerah dengan sengaja. Menurutnya, tunggakan itu terjadi karena pandemi Covid-19 menyebabkan operasional perusahaan tersendat sehingga kemampuan membayar pajaknya juga berkurang.

Di sisi lain, menurutnya, terdapat kesalahan komunikasi antara pelaku usaha dan pemkab tentang data kendaraan yang termasuk dalam berita acara yang disepakati pada 2020.

"Sehingga data berapa kendaraan yang dimiliki, baik yang beroperasi, sedang dalam perbaikan, ataupun yang tidak bisa lagi beroperasi yang dimiliki PT BISM dan subkontraktor belum diserahkan," ujarnya, seperti dilansir kaltim.prokal.co. (kaw)

Baca Juga: Tunggakan Pajak PBB di Jakarta Meningkat, Tembus Rp9 Triliun

Topik : Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, pajak kendaraan bermotor, PKB, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:00 WIB
KABUPATEN BANGLI
Kamis, 17 Juni 2021 | 14:09 WIB
KOTA DUMAI
Kamis, 17 Juni 2021 | 13:45 WIB
KABUPATEN JEMBER
Kamis, 17 Juni 2021 | 11:14 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
berita pilihan
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA