Review
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemisahan Kode Billing Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP

A+
A-
9
A+
A-
9
Pemisahan Kode Billing Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Pertanyaan:
PERUSAHAAN kami telah terdaftar sebagai penerima insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pada Juli 2020, total PPh Pasal 21 yang kami potong senilai Rp100 juta, dengan rincian Rp40 juta merupakan PPh Pasal 21 DTP dan sisanya Rp60 juta tidak termasuk dalam PPh Pasal 21 DTP.

Pertanyaan kami, untuk pembuatan kode billing apakah sebaiknya dipisah antara jumlah PPh Pasal 21 yang merupakan PPh Pasal 21 DTP dan yang tidak termasuk PPh Pasal 21 DTP (dibuat 2 kali), ataukah digabung saja untuk keduanya?

Selanjutnya, untuk SPT Masa PPh Pasal 21, apakah tetap dilaporkan sebesar jumlah yang dipotong pada bulan tersebut ataukah cukup dilaporkan yang tidak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP?

Rezha, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Rezha atas pertanyaannya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 86/2020), pemberi kerja harus membuat surat setoran pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 DTP yang diberikan kepada pegawai pemberi kerja.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (SE-43/PJ/2020), diatur lebih lanjut tentang teknis tata cara pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP.

Dalam bagian E angka 2 huruf e SE-43/PJ/2020, diatur tentang tata cara pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP dan cetakan kode billing sebagai berikut:

“1) Pemberi Kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan angka 3) wajib membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020";

2) dalam hal Pemberi Kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), maka perekaman kode NTPN diganti perekaman kode billing dengan diawali angka 9 secara elektronik pada aplikasi e-SPT dan jumlah Rupiah sebesar nilai PPh Pasal 21 DTP (misalnya: kode billing yang terbentuk adalah 123456789012345, maka kolom NTPN dalam e-SPT diisi dengan 9123456789012345).

3) SSP/cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada angka 1) disimpan dan diadministrasikan oleh pemberi kerja.”

Berdasarkan ketentuan di atas, kami menyarankan agar dilakukan pemisahan antara jumlah PPh Pasal 21 yang mendapatkan insentif dengan yang tidak mendapat insentif PPh Pasal 21 DTP. Dengan kata lain, perusahaan Bapak membuat dua kode billing atas jumlah PPh Pasal 21 yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP senilai Rp 40 juta, dan atas jumlah PPh Pasal 21 yang tidak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP senilai Rp60 juta.

Terhadap kode billing atas jumlah PPh Pasal 21 yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP senilai Rp40 juta, perusahaan Bapak tidak perlu melunasi PPh Pasal 21 sebesar Rp40 juta tersebut karena mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Kode billing yang sudah dicetak tersebut cukup dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020”, dan memasukkan NTPN dengan kode billing yang diawali angka 9 secara elektronik pada aplikasi e-SPT dan jumlah rupiah sebesar nilai PPh Pasal 21 DTP yaitu Rp40 juta.

Selanjutnya untuk kode billing atas jumlah PPh Pasal 21 yang tidak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP senilai Rp60 juta, cara yang dilakukan adalah seperti biasa, yaitu mencetak kode billing dan membayar jumlah PPh Pasal 21 senilai Rp60 juta. Setelah dibayar, perusahaan Bapak akan mendapatkan NTPN yang kemudian dimasukkan secara elektronik pada aplikasi e-SPT dan jumlah rupiah sebesar yang sudah dibayarkan yaitu Rp60 juta.

Demikian jawaban dari kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel setiap Selasa dan Kamis, terutama untuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 86/2020, PPh Pasal 21 DTP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rina Januar

Selasa, 18 Agustus 2020 | 09:07 WIB
maaf mau tanya, Awal2 kita kan ngajuin untuk dapet insentif. trus di setujui pak. tapi kmren saya dpet info lagi dari Pusat katanya tidak perlu ikutan program pmrintah ini, jadi kita potong pph normal sperti baisa. nah untuk pelaporan masa nya gimna yaa pak? apakah nnti jadi masalah klo sudah di se ... Baca lebih lanjut

Fachry Syamsuddin

Senin, 17 Agustus 2020 | 18:00 WIB
Kami adalah perusahaan WAPU yg telah menerbitkan bbrp ID Billing kepada vendor utk PPh23 yg didalamnya ada stempel "Pajak ditanggung Pemerintah' krn vendor melampirkan Suker "memiliki peredarab bruto tertentu..dalam arti bhw kami tidak memotong pajak PPh23 atas Invoice vendor tersebut..pertanyaannya ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 21 Januari 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:30 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:17 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 11:45 WIB
PELAPORAN SPT
berita pilihan
Selasa, 26 Januari 2021 | 10:08 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK