KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Yakin Kinerja Perdagangan 2023 Lebih Tahan Banting

Redaksi DDTCNews | Rabu, 01 Maret 2023 | 17:35 WIB
Pemerintah Yakin Kinerja Perdagangan 2023 Lebih Tahan Banting

Pekerja melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (17/2/2023). ANTARA FOTO/Gusti Tanati/app/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah optimistis kinerja perdagangan Tanah Air bisa bertahan dari risiko perlambatan ekonomi global pada tahun ini.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai ekosistem perdagangan domestik sebenarnya sudah terbukti cukup tangguh selama pandemi Covid-19 melanda. Kendati sempat terpukul cukup parah, tetapi pemulihannya terbilang cepat dalam 2 tahun terakhir.

"Di belahan dunia lain terjadi defisit [neraca perdagangan]. Setelah 2 tahun ini, ekonomi kita masih sanggup tumbuh 5,3% pada 2022. Ini lebih baik dibanding dengan negara-negara lain. Inflasi juga termasuk cukup rendah," kata Zulkifli dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga:
Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Mendag menyampaikan sektor perdagangan Indonesia mampu berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terus bertambah sejak 2020. Bahkan, ujar Zulkifli, kontribusi ekspor terhadap PDB pada 2022 lalu menyentuh 24,49%.

"Nilai ekspor pada 2022 mencapai US$291,98 miliar. Sementara impornya US$237,45 miliar. Nilai ini menjadikan surplus pada 2022 senilai US$54,53 miliar atau setara Rp900 triliun. Surplus ini tertinggi sepanjang sejarah," kata mendag.

Menghadapi risiko perlambatan ekonomi global pada tahun ini, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Strategi yang disiapkan terutama adalah penyederhanaan regulasi ekspor serta upaya-upaya mencari pasar-pasar ekspor baru. Indonesia juga perlu segera merampungkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra.

Baca Juga:
DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Selain itu, Kemendag juga mengembangkan ekosistem perdagangan di dalam negeri untuk bisa mendukung pengembangan UMKM.

Ada 3 fokus yang akan dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM, antara lain dukungan kepada UMKM untuk masuk marketplace, meminta perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, dan dorongan kepada ritel modern untuk mendukung akses kemitraan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara