BERITA TERKINI
Pekerja melakukan bongkar muat tepung di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (7/2/2022). Badan Pusat Statik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 5,2% year on year (yoy), meski prediksi untuk 2021 meleset.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3,69% yoy. Padahal sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memprediksi ekonomi 2021 tumbuh 4% yoy.
“Pemerintah optimis bahwa kinerja perekonomian akan makin kuat dan diproyeksi tumbuh sebesar 5,2% pada 2022,” kata Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Senin (7/2/2022).
Febrio mengatakan optimisme target pertumbuhan ekonomi tahun ini akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.
"Hal tersebut tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif,” ujar Febrio.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan reformasi struktural secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.
Meski begitu, Febrio mengatakan terdapat sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omicron.
Sebab, ujarnya, Indonesia sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian Omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36.000 kasus per 6 Februari 2022.
“Kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan,” kata Febrio.
Di samping risiko pandemi, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan tapering off di Amerika Serikat, serta potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
“Dalam hal ini pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang tergabung dalam KSSK terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut,” ujar Febrio.
Selain itu, pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional. (sap)
