Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Pastikan WNI di Luar Negeri Tidak Kena Pajak Berganda

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Pastikan WNI di Luar Negeri Tidak Kena Pajak Berganda

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dalam webinar bertajuk Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora, Jumat (19/3/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri tidak akan terkena pemajakan berganda.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan dengan adanya Pasal 111 UU Cipta Kerja yang merevisi UU Pajak Penghasilan (PPh), perlakuan pajak atas subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN) menjadi makin jelas.

“Pemenuhan syarat WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan untuk menjadi SPLN dilakukan dengan mengadopsi skema tie breaker rule yang lazim digunakan pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B),” ujarnya dalam webinar bertajuk Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga: Ketentuan Pengurangan Kerugian Luar Negeri Direvisi

WNI yang berada di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 1 tahun harus memenuhi syarat untuk menjadi SPLN, yakni bertempat tinggal di luar Indonesia, memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia, dan/atau menjalankan kebiasaan di luar Indonesia.

Frans mengatakan WNI harus menjadi subjek pajak dari negara lain terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan untuk menjadi SPLN. Hal ini diperlukan agar tidak ada wajib pajak orang pribadi yang berstatus stateless.

WNI yang hendak menjadi SPLN juga harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya atas seluruh penghasilan selama WNI menjadi SPDN serta memiliki surat keterangan memenuhi syarat menjadi SPLN.

Baca Juga: Perkembangan Tarif PPh Badan di Indonesia

“Jika WNI telah memenuhi syarat sebagai SPLN maka hak dan kewajiban perpajakannya mengikuti negara yang ditinggali," ujar Nufransa.

Bila WNI SPLN masih memiliki penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan WNI SPLN tersebut dikenai pajak sesuai dengan Pasal 26 UU PPh. Namun, WNI SPLN yang memiliki penghasilan berupa bunga obligasi yang bersumber dari Indonesia, tarif PPh Pasal 26-nya sebesar 10%, turun dari sebelumnya 20%.

Sebagai informasi, acara ini yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bekerja sama dengan Indonesian Tax Centre in the United Kingdom (Intact-UK) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London. (kaw)

Baca Juga: Rencana Penghapusan Fasilitas Diskon 50% Tarif PPh Jadi Terpopuler

Topik : UU Cipta Kerja, diaspora, WNI, SPDN, SPLN, UU PPh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Jum'at, 19 Maret 2021 | 22:48 WIB
Dengan adanya penambahan pengkategorian SPLN dalam UU Cipta Kerja yaitu WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dan memenuhi persyaratan tertentu, diharapkan tidak lagi terjadi pengenaan double taxation bagi mereka. Namun, dengan menjadi SPLN belum serta-merta bebas dari pengenaan pajak ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Mei 2021 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ubah Skema PPh OP, Lapisan Penghasilan Kena Pajak Bakal Ditambah

Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apakah Pembelian Parsel Lebaran Dapat Dibebankan Secara Fiskal?

Selasa, 11 Mei 2021 | 12:06 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:40 WIB
PP 64/2021

Insentif Pajak untuk Dukung Tugas Bank Tanah Diberikan, Apa Saja?

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak