Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Kembali Buka Keran Ekspor Masker

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Kembali Buka Keran Ekspor Masker

Seorang tenaga kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) mengambil spesimen untuk swab test terhadap warga yang hasil uji rapid test reaktif, di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (4/6/2020). Pemerintah kembali membuka keran ekspor untuk produk masker dan dan bahan baku masker, serta APD di era kenormalan baru pandemi virus Corona. (ANTARA FOTO/FB Anggoro/nz)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali membuka keran ekspor untuk produk masker dan dan bahan baku masker, serta alat pelindung diri (APD) di era kenormalan baru atau new normal pandemi virus Corona.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri (APD).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi pendorong pemulihan sektor industri, sekaligus memperbaiki neraca perdagangan yang melemah akibat pandemi.

Baca Juga: Singgung RUU KUP dan Penerimaan Pajak, Ini Pidato Lengkap Ketua DPR

"Permendag telah saya tandatangani dan saat ini dalam proses pengundangan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor industri sekaligus mendorong peningkatan kinerja ekspor di tengah pandemi Covid-19," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2020).

Dengan berlakunya Permendag 57/2020, maka Permendag Nomor 23 Tahun 2020 juncto Permendag Nomor 34 Tahun 2020 yang melarang ekspor masker, bahan baku masker, dan APD, dinyatakan sudah tidak berlaku.

Meski demikian, pengecualian yang telah diterbitkan untuk eksportir berdasarkan Permendag 23/2020 juncto Permendag 34/2020 tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Baca Juga: PPKM Darurat, Layanan Telepon Kring Pajak DJP Dihentikan Lagi

Agus menjelaskan pelarangan ekspor masker dan APD sempat dilakukan sebagai respons awal penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Pemerintah ingin menjamin ketersediaan masker dan APD, yang sempat langka di berbagai daerah di Indonesia.

Kini, data Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian menunjukkan ketersediaan masker dan APD di dalam negeri telah mencukupi. "Kebijakan larangan sementara tersebut memberikan dampak positif berupa ketersediaan antiseptik yang sangat berlebih." ujarnya.

Agar ekspor tidak berlebihan, Agus menggunakan mekanisme pengaturan melalui Persetujuan Ekspor (PE) terhadap produk bahan baku masker, masker bedah, masker N-95, APD Coverall, dan surgical gown.

Baca Juga: DJP Analisis Data SPT Masa Wajib Pajak Terdampak Pandemi, Ini Hasilnya

Pengajuan PE dilakukan melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan sistem Inatrade. Persyaratannya meliputi pelampiran izin usaha industri, rencana ekspor dalam 6 bulan, serta surat pernyataan mandiri memiliki ketersediaan untuk kebutuhan dalam negeri.

Kemendag juga memiliki kewenangan untuk membekukan PE yang sudah diterbitkan dan/atau menolak pengajuan permohonan PE. Pembekuan PE dilandasi adanya data/informasi terjadinya peningkatan kebutuhan di dalam negeri terhadap bahan baku masker, masker, dan/atau APD.

Pembekuan PE dapat diberikan pengecualian pada eksportir yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dari Kantor Pabean. "Dengan berlakunya Permendag ini, diharapkan memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha alat kesehatan di Indonesia," kata Agus. (Bsi)

Baca Juga: Ada Corona Varian Delta, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas

Topik : ekspor masker, kementerian perdagangan, APD, virus Corona

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 April 2021 | 16:13 WIB
VAKSIN COVID-19

Ini Total Impor Vaksin yang Sudah Dicatat Ditjen Bea dan Cukai

Selasa, 20 April 2021 | 11:33 WIB
VAKSIN COVID-19

Impor Vaksin Tahap ke-8, Bea Masuk dan PDRI Rp106,9 Miliar Dibebaskan

Kamis, 08 April 2021 | 12:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA

Apindo: Hampir 60% Pengusaha Sulit Bayar Utang karena Pandemi Covid-19

Rabu, 07 April 2021 | 15:59 WIB
EFEK VIRUS CORONA

SE Baru Terbit, Pemerintah Resmi Larang ASN Mudik Lebaran Tahun Ini

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku