Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman akhirnya mendukung usulan yang mewajibkan korporasi multinasional untuk mengungkapkan data aktivitas ekonomi atau country by country report (CbCR) yang terbuka bagi publik.

Pejabat perwakilan Jerman di Uni Eropa mengonfirmasi dukungan Negeri Bavaria atas rencana membuka data CbCR. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu dalam memutuskan dukungan karena adanya polarisasi domestik atas proposal tersebut.

"Pemerintah Jerman membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai posisi mendukung proposal CbCR publik," tulis perwakilan Jerman di Uni Eropa seperti dilansir Tax Notes International, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Pengusaha Waralaba Minta Relaksasi Pajak

Jerman sebelumnya menyatakan abstain ketika Dewan Eropa membuka kembali pembahasan draf aturan CbCR publik pada Maret 2021. Hal itu disebabkan adanya dua kelompok yang berbeda pendapat terkait dengan proposal CbCR publik.

Pertama, anggota koalisi dari Partai Sosial Demokrat mendukung penuh rencana Uni Eropa membuka data CbCR kepada publik. Partai sayap kiri Jerman ini mengendalikan Kementerian Keuangan di bawah Olaf Scholz.

Kubu yang menolak datang dari Persatuan Demokratik Kristen. Kelompok politik sayap kanan ini mengendalikan Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi di bawah Peter Altmaier. Perkembangan terkini menyebutkan kementerian sudah ditugaskan untuk mendukung draf CbCR publik.

Baca Juga: Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

Namun, dukungan Jerman tak serta merta membuat proposal CbCR publik akan lolos pembahasan di Parlemen Eropa. Beberapa variabel kunci belum mencapai kata sepakat seperti klausul safeguard yang dapat membebaskan perusahaan membuka data CbCR. Uni Eropa mengusulkan beberapa opsi pembebasan mulai dari 2 tahun sampai dengan 6 tahun.

Proses pembahasan proposal akan kembali dilanjutkan pada 26 Mei 2021. Bila Dewan Eropa sepakat, proposal tersebut akan disampaikan kepada Parlemen Eropa dan konsensus diharapkan dapat tercapai pada awal Juni 2021.

Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.

Baca Juga: Wow, Insentif Pajak dan Subsidi untuk Pengguna Sepeda Capai 300 Jenis

Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antarotoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)

Topik : jerman, cbcr publik, perusahaan multinasional, transfer pricing, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Juni 2021 | 10:06 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
MESIR
Rabu, 16 Juni 2021 | 14:30 WIB
WALES
Rabu, 16 Juni 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020