Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah akan Ajukan RUU PPh ke Parlemen

0
0

Parlemen Myanmar.

NAYPYIDAW, DDTCNews—Ditjen Pajak Myanmar (Internal Revenue Department/ IRD) telah merumuskan rancangan undang-undang pajak penghasilan (RUU PPh) baru dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan segera diserahkan ke parlemen.

U Min Htut, Dirjen Pajak Myanmar, mengatakan rancangan undang-undang baru tersebut akan memodernisasi aturan yang secara efektif mencakup berbagai bagian dari perekonomian nasional, dan akan berupaya mengejar standar internasional yang kini dipakai.

“Undang-undang pajak penghasilan lama yang diberlakukan sejak 1974 tidak lagi mutakhir dan tidak sesuai dengan standar internasional. Karena itu, kami menyusun RUU yang baru dan akan segera kami serahkan ke parlemen,” ujarnya, awal Juni ini.

Baca Juga: Cegah Korupsi, Otoritas Pajak Negara Ini Pakai Sistem Teknologi

Ia menambahkan Ditjen Pajak siap untuk menyerahkan undang-undang baru tersebut ke parlemen Myanmar, segera setelah RUU Manajemen Pajak, yang saat ini masih dalam pembahasan parlemen sejak 2018, mendapatkan persetujuan.

RUU Manajemen Pajak berupaya mereorganisasi berbagai undang-undang perpajakan, mulai dari undang-undang perpajakan komersial, undang-undang pajak barang khusus, dan seterusnya, agar wajib pajak dapat lebih mudah mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan.

November lalu, IRD telah memperkenalkan inisiatif baru dengan membentuk Komite Peninjau Teknis untuk memastikan penyelesaian masalah sengketa perpajakan. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat memberikan kepastian yang lebih besar kepada wajib pajak.

Baca Juga: Dolar AS Terus Menguat, Pelaku Bisnis Serukan Penurunan Tarif Pajak

Maksud dari komite ini, seperti dilansir mmtimes.com, adalah untuk mencegah timbulnya sengketa pajak yang berlarut-larut. Komite ini bertemu dua bulan sekali untuk mempertimbangkan masalah yang diangkat IRD apabila masalah itu membutuhkan klarifikasi atau panduan.

Biasanya, sebelum pertemuan itu, IRD akan menyiapkan memorandum yang menjelaskan masalah dan signifikansi kasus tersebut, menjelaskan latar belakang hukum dan kebijakan yang relevan, serta mengusulkan berbagai opsi untuk menghadapinya. (Bsi)

Baca Juga: Soal Wacana Pajak Laba Ditahan, Ini Tanggapan Kepala BKF

“Undang-undang pajak penghasilan lama yang diberlakukan sejak 1974 tidak lagi mutakhir dan tidak sesuai dengan standar internasional. Karena itu, kami menyusun RUU yang baru dan akan segera kami serahkan ke parlemen,” ujarnya, awal Juni ini.

Baca Juga: Cegah Korupsi, Otoritas Pajak Negara Ini Pakai Sistem Teknologi

Ia menambahkan Ditjen Pajak siap untuk menyerahkan undang-undang baru tersebut ke parlemen Myanmar, segera setelah RUU Manajemen Pajak, yang saat ini masih dalam pembahasan parlemen sejak 2018, mendapatkan persetujuan.

RUU Manajemen Pajak berupaya mereorganisasi berbagai undang-undang perpajakan, mulai dari undang-undang perpajakan komersial, undang-undang pajak barang khusus, dan seterusnya, agar wajib pajak dapat lebih mudah mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan.

November lalu, IRD telah memperkenalkan inisiatif baru dengan membentuk Komite Peninjau Teknis untuk memastikan penyelesaian masalah sengketa perpajakan. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat memberikan kepastian yang lebih besar kepada wajib pajak.

Baca Juga: Dolar AS Terus Menguat, Pelaku Bisnis Serukan Penurunan Tarif Pajak

Maksud dari komite ini, seperti dilansir mmtimes.com, adalah untuk mencegah timbulnya sengketa pajak yang berlarut-larut. Komite ini bertemu dua bulan sekali untuk mempertimbangkan masalah yang diangkat IRD apabila masalah itu membutuhkan klarifikasi atau panduan.

Biasanya, sebelum pertemuan itu, IRD akan menyiapkan memorandum yang menjelaskan masalah dan signifikansi kasus tersebut, menjelaskan latar belakang hukum dan kebijakan yang relevan, serta mengusulkan berbagai opsi untuk menghadapinya. (Bsi)

Baca Juga: Soal Wacana Pajak Laba Ditahan, Ini Tanggapan Kepala BKF
Topik : myanmar, RUU PPh
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG