Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah akan Ajukan RUU PPh ke Parlemen

0
0

Parlemen Myanmar.

NAYPYIDAW, DDTCNews—Ditjen Pajak Myanmar (Internal Revenue Department/ IRD) telah merumuskan rancangan undang-undang pajak penghasilan (RUU PPh) baru dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan segera diserahkan ke parlemen.

U Min Htut, Dirjen Pajak Myanmar, mengatakan rancangan undang-undang baru tersebut akan memodernisasi aturan yang secara efektif mencakup berbagai bagian dari perekonomian nasional, dan akan berupaya mengejar standar internasional yang kini dipakai.

“Undang-undang pajak penghasilan lama yang diberlakukan sejak 1974 tidak lagi mutakhir dan tidak sesuai dengan standar internasional. Karena itu, kami menyusun RUU yang baru dan akan segera kami serahkan ke parlemen,” ujarnya, awal Juni ini.

Baca Juga: Soal Draf RUU PPh, Begini Kata Sri Mulyani

Ia menambahkan Ditjen Pajak siap untuk menyerahkan undang-undang baru tersebut ke parlemen Myanmar, segera setelah RUU Manajemen Pajak, yang saat ini masih dalam pembahasan parlemen sejak 2018, mendapatkan persetujuan.

RUU Manajemen Pajak berupaya mereorganisasi berbagai undang-undang perpajakan, mulai dari undang-undang perpajakan komersial, undang-undang pajak barang khusus, dan seterusnya, agar wajib pajak dapat lebih mudah mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan.

November lalu, IRD telah memperkenalkan inisiatif baru dengan membentuk Komite Peninjau Teknis untuk memastikan penyelesaian masalah sengketa perpajakan. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat memberikan kepastian yang lebih besar kepada wajib pajak.

Baca Juga: Cegah Korupsi, Otoritas Pajak Negara Ini Pakai Sistem Teknologi

Maksud dari komite ini, seperti dilansir mmtimes.com, adalah untuk mencegah timbulnya sengketa pajak yang berlarut-larut. Komite ini bertemu dua bulan sekali untuk mempertimbangkan masalah yang diangkat IRD apabila masalah itu membutuhkan klarifikasi atau panduan.

Biasanya, sebelum pertemuan itu, IRD akan menyiapkan memorandum yang menjelaskan masalah dan signifikansi kasus tersebut, menjelaskan latar belakang hukum dan kebijakan yang relevan, serta mengusulkan berbagai opsi untuk menghadapinya. (Bsi)

Baca Juga: Dolar AS Terus Menguat, Pelaku Bisnis Serukan Penurunan Tarif Pajak

“Undang-undang pajak penghasilan lama yang diberlakukan sejak 1974 tidak lagi mutakhir dan tidak sesuai dengan standar internasional. Karena itu, kami menyusun RUU yang baru dan akan segera kami serahkan ke parlemen,” ujarnya, awal Juni ini.

Baca Juga: Soal Draf RUU PPh, Begini Kata Sri Mulyani

Ia menambahkan Ditjen Pajak siap untuk menyerahkan undang-undang baru tersebut ke parlemen Myanmar, segera setelah RUU Manajemen Pajak, yang saat ini masih dalam pembahasan parlemen sejak 2018, mendapatkan persetujuan.

RUU Manajemen Pajak berupaya mereorganisasi berbagai undang-undang perpajakan, mulai dari undang-undang perpajakan komersial, undang-undang pajak barang khusus, dan seterusnya, agar wajib pajak dapat lebih mudah mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan.

November lalu, IRD telah memperkenalkan inisiatif baru dengan membentuk Komite Peninjau Teknis untuk memastikan penyelesaian masalah sengketa perpajakan. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat memberikan kepastian yang lebih besar kepada wajib pajak.

Baca Juga: Cegah Korupsi, Otoritas Pajak Negara Ini Pakai Sistem Teknologi

Maksud dari komite ini, seperti dilansir mmtimes.com, adalah untuk mencegah timbulnya sengketa pajak yang berlarut-larut. Komite ini bertemu dua bulan sekali untuk mempertimbangkan masalah yang diangkat IRD apabila masalah itu membutuhkan klarifikasi atau panduan.

Biasanya, sebelum pertemuan itu, IRD akan menyiapkan memorandum yang menjelaskan masalah dan signifikansi kasus tersebut, menjelaskan latar belakang hukum dan kebijakan yang relevan, serta mengusulkan berbagai opsi untuk menghadapinya. (Bsi)

Baca Juga: Dolar AS Terus Menguat, Pelaku Bisnis Serukan Penurunan Tarif Pajak
Topik : myanmar, RUU PPh
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 14 September 2019 | 15:45 WIB
ZONE EURO EROPA
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA