Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pemeriksaan Pajak Diselesaikan dengan LHP Sumir, Begini Sebabnya

A+
A-
8
A+
A-
8
Pemeriksaan Pajak Diselesaikan dengan LHP Sumir, Begini Sebabnya

PEMERIKSAAN pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Sebelum jangka waktu tersebut berakhir, pemeriksa pajak harus menyelesaikan proses pemeriksan yang dilakukan terhadap wajib pajak. Lantas, bagaimana proses pemeriksaan tersebut diselesaikan?

Pengaturan mengenai penyelesaian pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021).

Mengacu pada Pasal 20 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan dua cara.

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir. Adapun LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP). Simak ‘Apa Itu LHP Sumir?

Kedua, pemeriksaan dapat diselesaikan dengan membuat LHP yang menjadi dasar penerbitan SKP dan/atau surat tagihan pajak (STP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam artikel ini, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai penyelesaian pemeriksaan dengan LHP Sumir.

Penyelesaian Pemeriksaan dengan LHP Sumir
PENYELESAIAN pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir diatur dalam Pasal 21 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021 dan hanya dilakukan dalam hal-hal berikut.

Baca Juga: Surat Teguran Tak Mempan, KPP Sita Uang Tunai Milik Penunggak Pajak

Pertama, wajib pajak tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 4 bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena wajib pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) PMK 17/2013 jo PMkK18/2021, dapat dilakukan pemeriksaan kembali apabila pada kemudian hari wajib pajak ditemukan.

Kedua, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) secara terbuka. Adapun pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka tersebut menenuhi kondisi di bawah ini:

Baca Juga: Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa
  1. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP;
  2. dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sesuai Pasal 44B UU KUP;
  3. dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sesuai Pasal 44A UU KUP; atau
  4. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan itu menyatakan wajib pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima direktur jenderal pajak.

Ketiga, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Bukper secara tertutup. Adapun penyidikan yang dimaksud dan penyidikan tersebut memenuhi kondisi berikut:

  1. dihentikan karena memenuhi ketentuan dalam Pasal 44B UU KUP; atau
  2. dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan itu menyatakan wajib pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima direktur jenderal pajak.

Keempat, LHP Sumir dibuat apabila pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKP sebelumnya. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 21A PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, terdapat pengecualian pembuatan LHP Sumir. Dalam hal berdasarkan pada hasil pemeriksaan Bukper atau hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan masih terdapat kelebihan pembayaran pajak maka penyelesaian pemeriksaan dilakukan dengan pembuatan LHP.

Baca Juga: Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Pengecualian tersebut berlaku untuk pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Bukper secara terbuka. Pemeriksaan Bukper tersebut tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya (Pasal 8 ayat (3) UU KUP) atau dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa (Pasal 44A UU KUP).

Selain itu, pengecualian juga berlaku untuk pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penyidikan tersebut dihentikan karena memenuhi ketentuan dalam Pasal 44B UU KUP. (kaw)

Baca Juga: Negara Rugi Rp20 M, Tanah dan Bangunan Milik Tersangka TPPU Disita DJP
Topik : kelas pajak, pemeriksaan pajak, kelas pemeriksaan pajak, LHP Sumir

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PINRANG

Pedagang Bakso Didatangi Petugas Pajak, Dicek Omzet dan Aset Usahanya

Selasa, 26 Juli 2022 | 12:30 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Waduh, Muncul Dugaan Oknum Bapenda Ini Tilap Setoran PBB-P2 Rp90 Juta

Senin, 25 Juli 2022 | 15:45 WIB
KPP PRATAMA PONTIANAK TIMUR

Ada Aplikasi KPDL, Pegawai Pajak Bakal Catat Setiap Usaha Tak Ber-NPWP

Sabtu, 23 Juli 2022 | 13:51 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Kantor Pajak Terjunkan AR, Sisir Alamat WP yang Belum Lapor SPT

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat