BELGIA

Parlemen Kecam Aksi Penolakan Hungaria Soal Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Kamis, 07 Juli 2022 | 13:00 WIB
Parlemen Kecam Aksi Penolakan Hungaria Soal Pajak Minimum Global

Bendera Uni Eropa.

BRUSSELS, DDTCNews - Parlemen Uni Eropa mengecam langkah Hungaria yang menolak untuk mengadopsi pajak minimum global proposal Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Berdasarkan resolusi terbaru yang telah disetujui 450 dari 637 anggota parlemen, sebagian keberatan-keberatan Hungaria sudah dipertimbangkan dalam persetujuan yang disepakati oleh negara-negara Inclusive Framework pada Oktober 2021.

"Sebagian besar tuntutan telah diperhitungkan dalam persetujuan. Hungaria perlu segera mengakhiri pemblokiran atas adopsi Pilar 2," tulis Parlemen Uni Eropa dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (7/7/2022).

Baca Juga:
WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Menurut parlemen, ketentuan perpajakan internasional yang berlaku saat ini sudah tidak dapat merespons dinamika perekonomian modern.

Celah-celah dalam sistem perpajakan internasional memungkinkan terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak dengan nilai yang signifikan serta lebih menguntungkan korporasi multinasional ketimbang UMKM.

Apabila Hungaria masih tetap bersikukuh menolak pajak minimum global dan menghalang-halangi implementasinya di Uni Eropa, parlemen akan mencari cara lain untuk mengadopsi Pilar 2 tanpa perlu menunggu persetujuan dari Hungaria.

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

"Jangan sampai Komisi Eropa dan negara-negara anggota terlibat dalam tawar-menawar politik dengan Hungaria," tulis Parlemen Uni Eropa dalam resolusinya.

Untuk diketahui, Hungaria adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang masih menolak implementasi pajak korporasi minimum global.

Persetujuan dari Hungaria amat diperlukan mengingat adopsi dan implementasi kebijakan pajak di Uni Eropa memerlukan suara bulat dari seluruh anggotanya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP