BELGIA
Parlemen Kecam Aksi Penolakan Hungaria Soal Pajak Minimum Global
Muhamad Wildan | Kamis, 07 Juli 2022 | 13:00 WIB
Parlemen Kecam Aksi Penolakan Hungaria Soal Pajak Minimum Global

Bendera Uni Eropa.

BRUSSELS, DDTCNews - Parlemen Uni Eropa mengecam langkah Hungaria yang menolak untuk mengadopsi pajak minimum global proposal Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Berdasarkan resolusi terbaru yang telah disetujui 450 dari 637 anggota parlemen, sebagian keberatan-keberatan Hungaria sudah dipertimbangkan dalam persetujuan yang disepakati oleh negara-negara Inclusive Framework pada Oktober 2021.

"Sebagian besar tuntutan telah diperhitungkan dalam persetujuan. Hungaria perlu segera mengakhiri pemblokiran atas adopsi Pilar 2," tulis Parlemen Uni Eropa dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (7/7/2022).

Baca Juga:
Kejahatan Pajak Disebut Jadi Alasan yang Membuat Negara Ini Sulit Maju

Menurut parlemen, ketentuan perpajakan internasional yang berlaku saat ini sudah tidak dapat merespons dinamika perekonomian modern.

Celah-celah dalam sistem perpajakan internasional memungkinkan terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak dengan nilai yang signifikan serta lebih menguntungkan korporasi multinasional ketimbang UMKM.

Apabila Hungaria masih tetap bersikukuh menolak pajak minimum global dan menghalang-halangi implementasinya di Uni Eropa, parlemen akan mencari cara lain untuk mengadopsi Pilar 2 tanpa perlu menunggu persetujuan dari Hungaria.

Baca Juga:
PWNU DKI Ajak Kiai Segera Lapor SPT Tahunan, Biar Dicontoh Umat

"Jangan sampai Komisi Eropa dan negara-negara anggota terlibat dalam tawar-menawar politik dengan Hungaria," tulis Parlemen Uni Eropa dalam resolusinya.

Untuk diketahui, Hungaria adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang masih menolak implementasi pajak korporasi minimum global.

Persetujuan dari Hungaria amat diperlukan mengingat adopsi dan implementasi kebijakan pajak di Uni Eropa memerlukan suara bulat dari seluruh anggotanya. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Maret 2023 | 18:00 WIB KAMUS CUKAI Apa Itu Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau?
Jumat, 24 Maret 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Pemerintah Bakal Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jadi 19-25 April 2023
Jumat, 24 Maret 2023 | 15:45 WIB PENEGAKAN HUKUM Pembayaran Sanksi Penghentian Penyidikan Pasal 44B Naik 173%
Jumat, 24 Maret 2023 | 14:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK Jam Pelayanan Kantor Pajak Berubah selama Ramadan, Cek di Sini
Jumat, 24 Maret 2023 | 14:00 WIB KINERJA PENEGAKAN HUKUM 2022 Negara Raup Rp1,69 Triliun dari Kegiatan Penegakan Hukum DJP
Jumat, 24 Maret 2023 | 12:00 WIB TIPS PAJAK Cara Lapor Harta Berupa Obligasi Pemerintah di SPT 1770S
Jumat, 24 Maret 2023 | 11:38 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI Sengketa Terkait Keterlambatan Penyampaian Penggunaan NPPN