AMERIKA SERIKAT

Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Maret 2021 | 14:45 WIB
Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Anggota Kongres AS dan beberapa konsultan pajak meminta otoritas pajak AS (Internal Revenue Service/IRS) untuk menunda jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat sekaligus Chairman House Ways and Means Committee Richard Neal meminta IRS mengundur jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan yang normalnya jatuh pada 15 April, menjadi hingga 15 Juli 2021.

"Kami ingatkan kepada IRS. Saat ini warga negara AS masih menghadapi tantangan kesehatan dan perekonomian yang sama seperti tahun lalu. Wajib pajak memerlukan fleksibilitas," katanya, dikutip Selasa (9/3/2021).

Baca Juga:
DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Dalam keterangan resmi, Neal menilai wajib pajak saat ini kesulitan untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu. Hingga Februari 2021 saja, total SPT yang sudah disampaikan wajib pajak kepada IRS turun 25% ketimbang tahun lalu.

Total SPT yang telah diproses oleh IRS juga turun 31%. Menurutnya, data-data tersebut menunjukkan kerja IRS dalam memproses SPT Tahunan yang masuk juga terkendala. Tak hanya itu, pelayanan kepada wajib pajak juga ikut terkendala.

Misal, dari total panggilan telepon oleh wajib pajak kepada IRS, hanya 27% yang dijawab oleh IRS. Dengan demikian, sebagian besar wajib pajak tidak mendapatkan bantuan dari IRS dalam pelaporan SPT Tahunan.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Permintaan yang sama juga disampaikan oleh akuntan. Ketua komite pajak pada American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Christopher Hesse meminta IRS mengundur jatuh tempo lapor SPT Tahunan.

Namun tak seperti permintaan parlemen, AICPA meminta jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan diundur dari 15 April menjadi pada 15 Juni, tidak sampai dengan 15 Juli seperti yang diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat.

"Pada situasi saat ini, wajib pajak dan konsultan tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan jatuh tempo pada 15 April 2021," tulis Hesse dalam suratnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?