Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Pajak Swap Kripto Lebih Tinggi Dibanding Jual-Belinya, Ini Penyebabnya

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak Swap Kripto Lebih Tinggi Dibanding Jual-Belinya, Ini Penyebabnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pajak yang timbul akibat aktivitas tukar-menukar atau swap aset kripto lebih besar bila dibandingkan dengan pajak yang dikenakan atas jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat.

Bila 2 pihak melakukan swap aset kripto, mengacu pada contoh dalam Lampiran B PMK 68/2022, kedua pihak bakal sama-sama dibebani PPh Pasal 22 dan juga PPN. Bila transaksi aset kripto adalah jual beli menggunakan mata uang fiat, pembeli aset kripto akan dikenai PPN sedangkan penjual aset kripto akan dikenai PPh Pasal 22.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung menjelaskan hal ini terjadi karena dalam swap terdapat 2 penyerahan dalam sekali transaksi. "Ketika Bapak menyerahkan ethereum lewat market dan saya juga menyerahkan kripto saya lewat market, itu terutang dua-duanya. Memang ada penyerahan di sini, penyerahan ethereum dan penyerahan kripto oleh saya," ujar Bonarsius, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Ajak WP Ikut PPS, Menteri ATR Samakan Patuh Pajak dengan Bela Negara

Bonarsius mengatakan UU PPN telah mengatur pengenaan PPN sesungguhnya adalah terutang atas setiap penyerahan. "Jadi kalau kesannya 2 kali itu tidak, pengenaan itu di setiap penyerahan," ujar Bonarsius.

Menurut Bonarsius, ketika hak atas suatu aset kripto bergeser dari 1 pihak ke pihak yang lain, pada saat itu PPN telah terutang dan harus dipungut oleh exchanger selaku fasilitator transaksi.

Bonarsius mengatakan pengenaan pajak sangat mungkin dilakukan oleh exchanger karena exchanger memiliki kontrol atas payment gateway dan data transaksi antara penjual dan pembeli aset kripto.

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Oleh karena itu, PMK 68/2022 mengatur exchanger selaku penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) ditunjuk untuk memungut PPN dan juga atas PPh Pasal 22 bersifat final.

Secara umum, terdapat PPN final sebesar 0,11% dan PPh Pasal 22 bersifat final sebesar 0,1% yang dikenakan atas transaksi aset kripto.

Apabila transaksi dilakukan melalui exchanger yang bukan pedagang fisik aset kripto maka tarif PPN final dan PPh Pasal 22 final meningkat masing-masing menjadi 0,22% dan 0,2%.

Baca Juga: Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Berikut ini adalah contoh swap kripto yang termuat dalam lampiran PMK 68/2022:


(sap)

Baca Juga: DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Topik : UU HPP, tarif PPN, PPh final, kripto, aset kripto, cryptocurrency, PMK 68/2022

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Vida Yudi Yerikho

Rabu, 06 April 2022 | 19:37 WIB
menarik artikel semiga bermanfaat
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:17 WIB
KONSULTASI UU HPP

Pakai Dompet Elektronik Bisa Kena PPN, Bagaimana Ketentuannya?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 2 Hari! 160.433 WP Ungkap Hartanya, 197.895 Suket Terbit

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak WP Ikut PPS, Menteri ATR Samakan Patuh Pajak dengan Bela Negara

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Ikut PPS di Hari Terakhir? Ingat, Lunasi PPh Final Dulu

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:30 WIB
KP2KP BENTENG

One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta