Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Penghasilan Sewa Tanah dan Bangunan Penanganan Covid-19 Masih 0%

A+
A-
5
A+
A-
5
Pajak Penghasilan Sewa Tanah dan Bangunan Penanganan Covid-19 Masih 0%

Ilustrasi. Warga menyiapkan rumah untuk tempat isolasi mandiri (isoman) di Lingkungan Kedungpiring Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Selasa (13/7/2021).  ANTARA FOTO/Seno/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari penyewaan tanah, bangunan atau harta lain kepada pemerintah untuk penanganan Covid-19 masih bisa mendapatkan fasilitas pajak.

Fasilitas tersebut berupa pengenaan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 0%. Kendati masih tetap termasuk sebagai objek pajak, penghasilan atas sewa tersebut akan diterima secara utuh oleh wajib pajak.

Ketentuan tersebut tertuang dalam PP 29/2020. Awalnya, fasilitas ini hanya berlaku sampai dengan 30 September 2020. Namun, melalui PMK 83/2021, pemerintah telah memperpanjang masa pemberian fasilitas PPh 0% dan bersifat final itu hingga 31 Desember 2021.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

“Pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta ... diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021,” bunyi penggalan Pasal 11 PMK 83/2021, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Pemotongan PPh atas penghasilan sewa tersebut akan dilakukan pemerintah selaku pemberi penghasilan. Pemerintah akan memotong PPh pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.

Adapun pemotongan PPh dilakukan dengan membuat bukti potong sesuai dengan contoh format dalam Lampiran huruf D dan/atau Lampiran huruf E PP 29/2020. Bukti potong tersebut wajib dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Namun, berdasarkan pada Pasal 9 ayat (6) PP 29/2020, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan terkait dengan penyewaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Sebagai informasi, dalam ketentuan umum, penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan terutang PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Ketentuan mengenai PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, PP 34/2017, dan KMK 120/2002.

Sementara itu, penghasilan atas sewa selain tanah dan/atau bangunan yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dikenakan PPh dengan tarif 2% dan bersifat tidak final. Penghasilan itu misalnya penghasilan atas sewa kendaraan, alat-alat berat, dan mesin. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 23 UU PPh. (kaw)

Baca Juga: Jatah Insentif Pajak Menipis, Sri Mulyani: Perencanaan Akurat

Topik : PMK 83/2021, sewa tanah dan bangunan, PPh final 0%, insentif pajak, pandemi, Covid-19

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi