Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Masukan yang Muncul Setelah Get Data Tak Harus Dikreditkan Semua

A+
A-
13
A+
A-
13
Pajak Masukan yang Muncul Setelah Get Data Tak Harus Dikreditkan Semua

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pajak masukan yang muncul pada saat get data melalui fitur prepopulated dalam e-faktur 3.0 tidak harus langsung dikreditkan semuanya.

Hal tersebut disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui Twitter. Pajak masukan yang muncul pada saat get data adalah pajak masukan untuk masa pajak yang dipilih dan 3 masa pajak sebelumnya yang belum dikreditkan.

“Apabila tidak bermaksud untuk mengkreditkan di masa pajak yang dipilih, silakan biarkan data PM (pajak masukan) tersebut,” tulis Kring Pajak merespons pertanyaan warga net, dikutip pada Rabu (14/10/2020).

Baca Juga: BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Otoritas menyatakan faktur pajak masukan yang tersedia pada menu prepopulated tidak dimaksudkan langsung akan masuk pada menu administrasi pajak masukan tanpa dilakukan upload. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak (PKP) tetap yang memilih.

Setelah memilih pajak masukan yang akan dikreditkan dan status pengkreditannya (B1/B2/B3), PKP bisa melakukan upload. Data tersebut akan masuk ke daftar administrasi pajak masukan. Pajak masukan yang tidak dipilih untuk di-upload akan kembali muncul sebagai pajak masukan.

“PM yang tidak dipilih untuk di-upload akan kembali muncul sebagai PM yang tersedia untuk dikreditkan di masa pajak berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan,” imbuh Kring Pajak.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

DJP juga menjelaskan fitur ubah pengkreditan digunakan jika PKP bermaksud mengubah status pengkreditan dari “dikreditkan (B1/B2)” menjadi “tidak dikreditkan (B3)” atau sebaliknya. Fitur ini bukan fitur untuk pindah masa pajak pengkreditan.

Fitur prepopulated pajak masukan, sambung otoritas, merupakan fitur tambahan. Sistem yang ada tidak menghilangkan fungsi key-in atau mekanisme impor data CSV. Menu ini merupakan alat bantu untuk memudahkan PKP agar tidak perlu melakukan input (key-in) atau mekanisme impor data. (kaw)

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP
Topik : e-Faktur, e-Faktur 3.0, Ditjen Pajak, DJP, PKP, PPN, pajak masukan, get data, kredit pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

GlLen FrEdy

Senin, 30 November 2020 | 15:10 WIB
Setelah munculnya prepopulate data, pengecekan faktur pajak masukan menjadi lebih mudah, saya coba untuk mengecek untuk masa sebelum nya, misal masa 6 (prepopulated hadir di masa 9), dan di masa tersebut ada faktur pajak masukan yang belum di kreditkan, apakah PM tersebut wajib di kreditakan atau ti ... Baca lebih lanjut

Firda Amalia Saido

Selasa, 24 November 2020 | 14:54 WIB
izin bertanya pak/ibu, terkait faktur pajak masukan yang terlanjut diupload dimasa pajak bulan berjalan. ex: faktur pajak masukan masa november di upload pada bulan november padahal seharusnya di yang diupload bulan november adalah faktur pajak masukan masa oktober. itu gimana ya bapak/ibu mohon sol ... Baca lebih lanjut

Mahib Nafis

Selasa, 27 Oktober 2020 | 11:16 WIB
Versi 3.0 Pertanyaan nya. Prepopulated data Apakah akan muncul kembali dibulan depannya untuk FM yg tidak dikreditkan bulan 9 tetapi sudah di upload.? mohon pengarahannya...apakah FM akan keluar dimasa pajak berikutnya

phewe

Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:59 WIB
Jika FM September yang tidak dipilih (FM akan dimasukan pada masa Oktober) akan muncul kembali pada menu prepopulated FM masa Oktober apakah perlu mengubah masa seperti halnya efaktur 2.0 dl?? Dan jika ada faktur yang dipersamakan (digunggung) pada efaktur 3.0 bagaimana perlakuannya ? Terima kasih ... Baca lebih lanjut

phewe

Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:59 WIB
Jika FM September yang tidak dipilih (FM akan dimasukan pada masa Oktober) akan muncul kembali pada menu prepopulated FM masa Oktober apakah perlu mengubah masa seperti halnya efaktur 2.0 dl?? Dan jika ada faktur yang dipersamakan (digunggung) pada efaktur 3.0 bagaimana perlakuannya ? Terima kasih ... Baca lebih lanjut

phewe

Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:59 WIB
Jika FM September yang tidak dipilih (FM akan dimasukan pada masa Oktober) akan muncul kembali pada menu prepopulated FM masa Oktober apakah perlu mengubah masa seperti halnya efaktur 2.0 dl?? Dan jika ada faktur yang dipersamakan (digunggung) pada efaktur 3.0 bagaimana perlakuannya ? Terima kasih ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 13:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

Jum'at, 30 Juli 2021 | 10:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Digital Meningkat, World Bank: Threshold PKP Perlu Diturunkan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP