Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Jadi Modal Wujudkan SDGs, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak Jadi Modal Wujudkan SDGs, Ini Aspek yang Perlu Diperhatikan

Managing Partner DDTC Darussalam memaparkan materi dalam National Taxation Seminar yang digelar oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

DEPOK, DDTCNews – Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Kinerja sektor ini akan memengaruhi kemampuan negara dalam melaksanakan pembangunan termasuk menjalankan komitmen internasional untuk pembangunan secara berkelanjutan.

Topik pajak dan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi isu utama dalam acara National Taxation Seminar yang digelar oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI). Managing Partner DDTC Darussalam menjelaskan bagaimana korelasi antara dua aspek tersebut.

“Tantangan terbesar untuk tahun depan setidaknya pemerintah perlu mencari titik keseimbangan pajak untuk meningkatkan perekonomian dan pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara termasuk untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau SDG,” katanya di Auditorium Vokasi UI, Rabu (27/11/2019).

Baca Juga: Masih Punya Stigma Negatif, Wajib Pajak Takut Berdekatan dengan DJP

Saat ini, kebijakan pajak yang dijalankan dalam jangka pendek telihat kontradiktif. Pasalnya, pemerintah terus meningkatkan penerimaan dari tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, pemerintah memberikan fasilitas fiskal dalam bentuk insentif.

Oleh karena itu, kepastian penerimaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang menjadi syarat penting untuk bisa menjalankan pembangunan. Hal tersebut bukan pekerjaan mudah karena berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut dibuka dengan masih rendahnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio).

Rasio pajak Indonesia saat ini yang sebesar 11,5% masih jauh dari kata ideal sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan. Potensi pajak yang belum bisa digali oleh otoritas juga masih besar. Kedua aspek tersebut berkorelasi dengan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: DBH Paling Rendah Se-Kecamatan, Kades: Banyak Perusahaan Nunggak Pajak

“Untuk mencapai penerimaan yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan pajak yang stabil dan partisipatif," paparnya.

Darussalam melanjutkan semangat utama dari menggenjot penerimaan adalah dengan simplifikasi kebijakan pajak. Aspek ini menjadi syarat untuk menciptakan kepercayaan dalam relasi wajib pajak dan otoritas.

“Sasaran utama dari simplifikasi aturan pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada gilirannya menjadi modal utama untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal dan menekan sengketa pajak," paparnya.

Baca Juga: FACTI Panel Usulkan Pemberlakuan Tarif Pajak Korporasi Minimum

Adapun diskusi panel bertajuk ‘Tax and Development: Role of Taxation to Achieve Sustainable Development Goals' juga menghadirkan beberapa pembicara, seperti Staf Ahli Menkeu bidang Kebijakan Penerimaan Negara Robert Leonard Marbun, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal, dan Akademisi FIA UI Haula Rosdiana. (kaw)

Topik : penerimaan pajak, pajak, SDGs, tax ratio, Darussalam
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:49 WIB
INSTITUT STIAMI
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:34 WIB
KAMBOJA
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:45 WIB
KOTA SERANG
Kamis, 25 Februari 2021 | 12:13 WIB
PROVINSI LAMPUNG
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:31 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:30 WIB
KABUPATEN BOGOR
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:09 WIB
KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:31 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH