Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Pajak Apa Saja yang Wajib Dipotong/Dipungut Perusahaan P2P Lending?

A+
A-
4
A+
A-
4
Pajak Apa Saja yang Wajib Dipotong/Dipungut Perusahaan P2P Lending?

Pertanyaan:
Perkenalkan, saya Joseph, salah satu karyawan perusahaan yang bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau biasa disebut jasa peer-to-peer (P2P) lending.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), apakah sekarang kami memiliki kewajiban pemotongan/pemungutan pajak tertentu? Jika ya, jenis pajak apa saja yang perlu kami pungut, setor, dan lapor?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Jawaban:
Terima kasih Bapak Joseph atas pertanyaannya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk pada PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraaan Teknologi Finansial (PMK 69/2022) yang merupakan ketentuan teknis dari UU HPP.

Pertama-tama, dapat kita lihat dahulu definisi terhadap jasa keuangan P2P lending dalam Pasal 1 angka 12 PMK 69/2022. Layanan P2P lending disebut dengan istilah ‘layanan pinjam meminjam’, yaitu penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, termasuk yang menerapkan prinsip syariah.

Merujuk pada Pasal 3 ayat (2) PMK 69/2022, atas penghasilan bunga yang diterima dan diperoleh pemberi pinjaman dapat dikenakan salah satu dari 2 pemotongan PPh berikut:

  1. PPh Pasal 23, dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; atau
  2. PPh Pasal 26, dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Kemudian, Pasal 3 ayat (4) PMK 69/2022 mengatur lebih lanjut bahwa penyelenggara P2P lending ditunjuk untuk melakukan pemotongan atas kedua jenis PPh di atas.

Selanjutnya, terdapat kewajiban lainnya terkait dengan PPh tersebut sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 69/2022, yaitu:

“a. harus membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan dan memberikan Bukti Pemotongan dimaksud kepada pemberi pinjaman;
b. wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong ke Kas Negara; dan
c. wajib melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.”

Sebagai informasi tambahan, Pasal 4 ayat (2) PMK 69/2022 menyebutkan bahwa penyelenggara P2P lending dapat membuat satu bukti pemotongan PPh atas seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh satu pemberi pinjaman dalam satu masa pajak.

Kemudian, bagaimana aspek PPN-nya?

Sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) PMK 69/2022, jasa P2P lending tersebut merupakan jasa kena pajak (JKP).

Lebih lanjut, diatur pada Pasal 14 ayat (2) PMK 69/2022 sebagai berikut:

“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Adapun PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU PPN, yaitu 11% dari dasar pengenaan pajak. Adapun dasar pengenaan pajak yang dimaksud diatur dalam Pasal 14 ayat (4) PMK 69/2022 sebagai berikut:

“Penggantian yaitu sebesar fee, komisi, atau imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan, perusahaan atau penyelenggara P2P lending wajib memungut PPh Pasal 23/PPh Pasal 26 (tergantung status wajib pajak) dan PPN. Adapun tata cara pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi UU HPP akan hadir setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait UU HPP beserta peraturan turunannya yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Konsultasi UU HPP, DDTC Fiscal Research & Advisory, konsultasi pajak, pajak, UU HPP, P2P lending

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Juli 2022 | 09:46 WIB
TRANSFER PRICING

Lagi, Ulasan 2 Profesional DDTC Masuk Buku Transfer Pricing 15 Negara

Jum'at, 01 Juli 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Begini Cara Sri Mulyani Atasi Piutang Pajak yang Macet

Jum'at, 01 Juli 2022 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPS Berakhir, Apa Selanjutnya? Begini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 18:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut PPS Tapi Token Form SPPH Tidak Valid, Begini Saran DJP

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2