Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pahami Soal PPS dan Dampaknya untuk Wajib Pajak, USU Gelar Lokakarya

A+
A-
1
A+
A-
1
Pahami Soal PPS dan Dampaknya untuk Wajib Pajak, USU Gelar Lokakarya

Berfoto bersama dalam lokakarya bertema Implementasi dan Dampak Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

MEDAN, DDTCNews – Tax Center Universitas Sumatera Utara (USU) dan Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan Fisip USU bersama KPP Pratama Medan Polonia menggelar lokakarya sosialisasi dinamika perpajakan.

Acara bertema Implementasi dan Dampak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) digelar di Ruang Rapat Pimpinan Fisip USU, Kamis (23/6/2022). Plt Dekan Fisip USU Hatta Ridho berterima kasih kepada KPP Pratama Medan Polonia yang bersedia memberi edukasi tentang PPS untuk dosen dan tenaga akademik.

“USU berkomitmen untuk mendukung program PPS yang merupakan amanat dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” ujar Hatta, dikutip dari keterangan resmi.

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Dalam kesempatan tersebut, dia mengimbau dosen dan tenaga kependidikan Fisip USU untuk mengikuti PPS jika masih mempunyai harta dan penghasilan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pada 2016 – 2020.

Menurut dia, keikutsertaan dalam skema kebijakan II PPS akan menghindarkan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yang muncul pada masa mendatang. Program ini akan berakhir beberapa hari lagi, tepatnya pada 30 Juni 2022.

Dalam acara ini, Kepala KPP Pratama Medan Polonia Augus Hendra Simatupang memaparkan poin-poin kebijakan pascaberlakunya UU HPP. Selain implementasi PPS, salah satu kebijakan dalam UU HPP adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Augus juga mengimbau para sivitas akademika Fisip USU yang mengisi LHKPN dan LHK ASN agar menyesuaikan daftar harta yang diisi dengan daftar harta pada SPT. Jika masih ada harta dan penghasilan yang belum terlapor, diharapkan dapat mengikuti program PPS.

“Ikut PPS yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 demi menghindari sanksi hukum di bidang perpajakan yang mungkin muncul di kemudian hari akibat kelalaian tersebut,” katanya.

Dalam lokakarya ini, Tim Penyuluh KPP Pratama Medan Polonia memaparkan ketentuan umum PPS, tarif PPh final, serta tata cara bagi para wajib pajak yang ingin mengikuti program pada skema kebijakan I dan kebijakan II.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Tim juga memberitahukan tentang dampak hukum terkait dengan kepemilikan harta dan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi tapi tidak mengikuti PPS.

Acara ini juga dihadiri Ketua Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan Fisip USU M. Husni Thamrin Nasution, Sekretaris Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan Fisip USU Faisal Eriza, Staf Tax Center USU Indra Efendi Rangkuti, Tim Penyuluh KPP Pratama Medan Polonia, dan para pengelola program studi serta tenaga akademik di Fisip USU.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan lokakarya ini, Tax Center USU dan Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan Fisip USU dengan KPP Pratama Medan Polonia akan membuka Pojok PPS mulai Senin, 27 Juni 2022. (kaw)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Topik : kampus, pajak, Universitas Sumatera Utara, USU, tax center, PPS, pojok pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD