AMERIKA SERIKAT

Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Muhamad Wildan | Jumat, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Senator AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik mengusulkan adanya insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Usulan itu tertuang dalam rancangan beleid bernama Facilitating American-Built Semiconductors (FABS) Act. Dengan beleid tersebut, perusahaan yang menanamkan modal dalam produksi chip akan mendapatkan kredit pajak sebesar 25%.

"Beleid ini akan memberikan insentif yang terukur dan tepat sasaran dalam meningkatkan produksi chip semikonduktor domestik," tulis Ron Wyden dari Partai Demokrat dan Mike Crapo dari Partai Republik dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (18/6/2021).

Baca Juga:
Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB

Untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak, Wyden dan Crapo bahkan mengusulkan insentif kredit pajak tersebut diberikan secara permanen, bukan sebagai kebijakan temporer di tengah pandemi Covid-19.

Kedua senator berpandangan insentif perlu diberikan mengingat makin banyak chip semikonduktor yang diproduksi di luar AS. Saat ini, kontribusi AS hanya tinggal 12%. Sementara itu, sekitar 75% produksi chip semikonduktor berasal dari Asia Timur.

Sekadar informasi, chip semikonduktor merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung industri lain seperti otomotif dan militer sehingga perlu ada insentif untuk meningkatkan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Baca Juga:
Negara Ini Siapkan Insentif Pajak untuk Impor Mobil Listrik

Untuk itu, produksi chip di dalam negeri perlu ditingkatkan mengingat suplai chip semikonduktor di tengah pandemi Covid-19 juga tengah terbatas. Kedua senator optimistis insentif akan membuka lapangan kerja baru bagi warga AS.

"AS tidak boleh membiarkan pemerintah negara lain menarik korporasi kita ke luar negeri. Hal ini meningkatkan risiko perekonomian AS dan membebani pekerja AS," ujar Wyden seperti dilansir finance.yahoo.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 12:30 WIB KOTA YOGYAKARTA

Ringankan Beban WP, Pemkot Jogja Beri Pemutihan Denda dan Diskon PBB

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:21 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Selasa, 19 Maret 2024 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Menteri Investasi Bahlil: Smelter NPI Tak Lagi Dapat Tax Holiday

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR