AMERIKA SERIKAT

Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Muhamad Wildan | Jumat, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Senator AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik mengusulkan adanya insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Usulan itu tertuang dalam rancangan beleid bernama Facilitating American-Built Semiconductors (FABS) Act. Dengan beleid tersebut, perusahaan yang menanamkan modal dalam produksi chip akan mendapatkan kredit pajak sebesar 25%.

"Beleid ini akan memberikan insentif yang terukur dan tepat sasaran dalam meningkatkan produksi chip semikonduktor domestik," tulis Ron Wyden dari Partai Demokrat dan Mike Crapo dari Partai Republik dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (18/6/2021).

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak, Wyden dan Crapo bahkan mengusulkan insentif kredit pajak tersebut diberikan secara permanen, bukan sebagai kebijakan temporer di tengah pandemi Covid-19.

Kedua senator berpandangan insentif perlu diberikan mengingat makin banyak chip semikonduktor yang diproduksi di luar AS. Saat ini, kontribusi AS hanya tinggal 12%. Sementara itu, sekitar 75% produksi chip semikonduktor berasal dari Asia Timur.

Sekadar informasi, chip semikonduktor merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung industri lain seperti otomotif dan militer sehingga perlu ada insentif untuk meningkatkan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Untuk itu, produksi chip di dalam negeri perlu ditingkatkan mengingat suplai chip semikonduktor di tengah pandemi Covid-19 juga tengah terbatas. Kedua senator optimistis insentif akan membuka lapangan kerja baru bagi warga AS.

"AS tidak boleh membiarkan pemerintah negara lain menarik korporasi kita ke luar negeri. Hal ini meningkatkan risiko perekonomian AS dan membebani pekerja AS," ujar Wyden seperti dilansir finance.yahoo.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024