PEMILIHAN ANGGOTA BPK

'Organisasi BPK Harus Leading by Example'

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 September 2019 | 19:03 WIB
'Organisasi BPK Harus Leading by Example'

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR kembali melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . Salah satu kandidat menekankan pentingnya keteladanan organisasi sekelas BPK.

Hal tersebut diungkapkan oleh Shohibul Imam saat menjalani proses fit and proper test di Komisi XI DPR yang dipimpin oleh Hafidz Tohir. Menurutnya organisasi seperti BPK harus menjadi 'leading by example' agar kerja BPK lebih terasa manfaatnya.

"Saya ingin BPK jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat luas bukan hanya kepada aspek audit laporan keuangan," katanya di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (23/9/2019).

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengungkapkan 'leading by example' merupakan salah satu syarat agar BPK dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Syarat lainnya adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta responsif terhadap tuntutan pemangku kepentingan dalam audit laporan keuangan.

Untuk target ideal itu diperlukan peningkatan kapasitas auditor negara. Kompetensi yang harus naik bukan hanya pada pegawai BPK, namun juga harus melibatkan teknologi informasi dalam kegiatan audit.

Baca Juga:
Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Selain menyentuh faktor SDM, Shohibul juga menekankan pentingnya melakukan peningkatan kapasitas organisasi. Dia menyebutkan tiga aspek utama dalam meningkatkan kapasitas organisasi.

Pertama, faktor kepemimpinan dan manajemen yang kuat. Untuk faktor ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari level pimpinan untuk mengawal perubahan dalam tubuh organisasi.

Kedua, pengelolaan SDM yang tepat. Sistem rotasi pegawai menurutnya harus lebih bijaksana dan diharapkan sistem rotasi pegawai dilakukan secara sukarela. Ketiga, ialah pemimpinan memberikan contoh kepada pegawai terkait aspek transparansi dan akuntabilitas.

"Dalam lingkungan yang berubah, entitas pengelolaan keuangan negara menggunakan teknologi. BPK harus leading by example dan selangkah maju ke depan," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Minggu, 07 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Minggu, 24 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Makin Bebani Warga Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan