Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Orde Baru Dinilai Paling Berhasil Mengelola Ekonomi

A+
A-
0
A+
A-
0
Orde Baru Dinilai Paling Berhasil Mengelola Ekonomi

Diskusi dan bedah buku 'Sistem Demokrasi Pancasila dan buku Sistem Ekonomi Pancasila' di Universitas Pancasila, Jakarta. (Foto: univpancasila.ac.id)

JAKARTA, DDTCNews—Kemampuan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, beserta tim ekonominya dalam mengelola perekonomian nasional diklaim yang paling berhasil dibandingkan dengan rezim-rezim pemerintahan lainnya.

Mantan Rektor Universitas Nasional Umar Basalim mengatakan prestasi dalam bidang ekonomi tersebut ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional sampai 7% selama 25 tahun berturut-turut yang tidak bisa diimbangi oleh pemerintahan lainnya.

“Prestasi ini terjadi lantaran Presiden Soeharto bisa menerapkan sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila dengan baik,” katanya saat membuka diskusi dan bedah buku Sistem Demokrasi Pancasila dan buku Sistem Ekonomi Pancasila di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, pekan lalu.

Baca Juga: 'Deregulasi Ini untuk Menstimulus Ekonomi'

Buku tersebut ditulis oleh Sunarto Sudarno, Subiakto Tjakrawerdaya, Setia Lenggono, Lestari Agus Salim, Budi Purwandaya, Muhammad Karim, Djafar, Diana Fawzia, dan Ganjar Razuni. Peluncuran buku itu bertepatan dengan 54 tahun terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966.

Dalam kesempatan itu, hadir beberapa pengulas lain, yakni Sofyan Effendi, Maria Farida, Yudi Latief, Alfan Alfian, Ahmad Erani Yustika, dan Sri Edi Swasono. Para pengulas ini mendiskusikan perbandingan sistem ekonomi dan demokrasi saat ini dengan sistem demokrasi ekonomi Pancasila dan UUD 1945.

Acara peluncuran dan bedah buku ini juga diikuti Try Sutrisno, Haryono Suyono, AB Kusuma, Subagyo, Nazaruddin Sjamsuddin, Arissetyanto Nugroho, dan para pimpinan Universitas Pancasila, Universitas Trilogi dan Universitas Nasional.

Baca Juga: Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik

Sri Edi berpendapat sistem ekonomi Pancasila adalah memulai sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang menempatkan modal sebagai sesuatu sentral-substansial.

Sebaliknya, menurut dia, sistem ekonomi Pancasila menempatkan manusia dengan kapabilitasnya sebagai yang utama. Karena itu, Indonesia perlu mengutamakan kedaulatan rakyat dengan mengontrol pasar, bukan membebaskan maupun menyingkirkan.

“Konstitusi Indonesia menolak pasar bebas karena berpotensi menyisihkan kelompok miskin. Hal ini merupakan kritik Bung Hatta terhadap pandangan ekonomi Adam Smith. Sistem Ekonomi Pancasila penting untuk dikaji lebih dalam agar menembus blokade akademis,” kata Sri Edi.

Dalam kesempatan sama, Sofyan Effendi menyinggung soal sistem ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana sistem demokrasi dijalankan. Perubahan UUD pada tahun 2002 adalah contohnya. “Begitu kentalnya peran NGO Asing dalam amendemen UUD 1945,” katanya.

Maria Farida menambahkan tatanan kenegaraan sudah sangat berbeda antara praktik UUD 45 asli dan setelah amendemen. “Sejak amendemen, tidak ada lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat sehingga sejak 2004 Presiden bukan lagi mandataris MPR,” katanya. (Bsi)

Topik : orde baru, ekonomi pancasila, universitas pancasila
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN